DPRD Panggil Pertamina Terkait Gejolak Minyak Tanah

Palu,  (antarasulteng.com) - DPRD Sulawesi Tengah telah memanggil PT. Pertamina, Hiswana Migas dan dinas/instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten untuk meminta penjelasan mengenai bahan bakar minyak tanah yang mengalami gejolak harga dan persediaan sejak beberapa pekan terakhir.

"Kami akan mendengarkan penjelasan mereka dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi I (Pemerintahan) dan Komisi II (Ekonomi) pada Senin, 10 Maret 2014," kata Ketua Komisi I DPRD Sulteng Ridwan Jalidjama di Palu, Rabu.

Dikatakannya, sejak program konversi minyak tanah ke elpiji dilaksanakan di Kota Palu (semua kecamatan), Kabupaten Donggala (tiga kecamatan) dan Kabupaten Sigi (lima kecamatan), harga minyak tanah di Kota Palu dan sekitarnya menjadi tidak terkendali dan stoknya langka.

"Saya sendiri membeli minyak tanah di Komplex Cemara, Kota Palu, kemarin, harganya mencapai Rp14.000/liter," ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Donggala ini.

Ia mengaku bahwa dalam beberapa pekan ini, pihaknya memantau perkembangan pelaksanaan program konversi mintak tanah ke elpiji dan masalah besar yang dihadapi adalah minyak tanah langka dan harganya melambung tinggi, sementara warga yang berhak mendapatkan tabung elpiji 3 kilogram belum juga menerimanya.

"Kasihan warga yang tidak mampu itu. Elpiji belum diterima namun minyak tanah subsidi sudah hilang. Kalau pun ada, harganya selangit," katanya dengan nada tinggi.

Pihaknya mengaku mendapatkan informasi dari beberapa tempat di Kabupaten Sigi dan Donggala bahwa harga minyak tanah ada yang mencapai Rp19.000/liter.

"Sebenarnya, berapa sih harga minyak tanah yang standar (harga keekonomiannya) setelah subsidi ditarik. Pertamina harus menjelaskan secara terbuka dan bersama DPRD dan Pemkab/Pemkot melakukan pengawasan secara ketat," ujar politisi Partai Golkar ini.

Minyak tanah illegal

Masalah lain yang ditemukan DPRD terjadi di lapangan, kata Ridwan, adalah dugaan beredarnya minyak tanah bersubsidi dari daerah yang belum terjangkau program konversi di Kota Palu dan sekitarnya yang sudah terjangkau program konversi.

"Buktinya, ada oknum-oknum tertentu secara sembunyi-sembunyi menjual minyak tanah di Kota Palu dengan harga antara Rp9.000 sampai Rp10.000/liter," ujarnya.

Praktik curang ini harus dihentikan karena akan merugikan warga yang berada di daerah yang belum terjangkaua program konversi karena mereka akan mengalami kelangkaan stok.

Keterangan lain yang dikumpulkan Antara menyebutkan, minyak tanah subsidi yang banyak masuk Kota Palu akhir-akhir ini berasal dari Poso, Parigi Moutong, Tolitoli dan Morowali.

"Di daerah-daerah itu, harga minyak tanah masih sekitar Rp4.000/liter karena masih disubsidi. Jadi ada oknum-oknum yang memborong minyak tanah subsidi untuk dijual di Kota Palu dengan harga Rp9.000 sampai Rp10.000 untuk mendapat keuntungan besar," ujar sumber tersebut.

Ridwan berharap pemerintah daerah dan kepolisian menertibkan peredaran minyak tanah bersubsidi ini agar peruntukkannya tepat sasaran.

Khusus kepada Pertamina, Ridwan minta agar menjaga suplai minyak tanah non-subsidi ke daerah-daerah yang sudah melaksanakan program konversi agar stoknya tetap tersedia dengan harga yang wajar sebab tidak semua warga menggunakan elpiji.

"Pertamina harus tegas menindak agen-agen dan pangkalan kalau terbukti melakukan permainan, sementa bupati/wali kota diminta mencabut izin usaha agen dan pangkalan minyak dan elpiji nakal seperti itu," ujarnya.(skd)