PPP Apresiasi Menteri Kabinet Kerja

Jakarta (antarasulteng.com) - Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengapresiasi para menteri Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Joko Widodo di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu petang.

Menurut Romahurmuziy, pertama, Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden joko Widodo ini merepresentasikan namanya yakni berorienstasi profesionalitas dan pengalaman yang sangat terlihat, baik personalia dari partai politik maupun dari non partai politik.

Kedua, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla konsisten menciptakan pemerintahan yang bersih sejak awal pembentukan kabinet.

"Saya tahu persis pengumuman kabinet tertunda dari jadwal yang ditetapkan semula pada 21 Oktober, karena konsistensi Joko Widodo atas pelibatan KPK dan PPATK dalam penilaian kebersihan para calon menteri," katanya.

Menurut dia, beberapa nama calon menteri memang menjadi merah telinganya karena merasa tidak pernah ada masalah, tapi mengapa dimasalahkan.

"Namun, hal itu biarlah menjadi eposide lain untuk didiskusikan," katanya.

Anggota DPR RI menambahkan, pelibatan KPK dan PPATK itu menjadi pakem bagi presiden dan Jokowi konsisten.

Ketiga, kata Romahurmuziy, Jokowi memilih modernisasi dengan meletakkan figur-figur kreatif dan akomodatif dalam berbagai persoalan sesuai dengan bidangnya tanpa kehilangan ketegasan.

Romahurmuziy, menegaskan, bagi PPP, meskipun hanya satu kader yang diakomodasi menjadi menteri yakni Lukman Hakim Saifuddin, tapi menyadari bergabungnya PPP ke Koalisi Indonesia Hebat memang baru saja yakni setelah Muktamar VIII di Surabaya, pada 15-17 Oktober 2014.

PPP, kata dia, berterima kasih atas ditempatkannya Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifduddin sebagai Menteri Agama.

"Kami meyakini kualifikasi kader yang kami ajukan Insya Allah memenuhi janji Jokowi untuk mewujudkan bangsa yang berkepribadian dan berbudi luhur," kata dia.

Romahurmuziy meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk bekerja

Menurut dia, masyarakat jangan menagih janji 100 hari pertama, karena itu tidak ada relevansinya.

"Hal yang penting adalah memastikan apakah program-program yang dijanjikan terwujud," kata dia. (skd)