Poso (antarasulteng.com) - Areal sawah baru yang dicetak pemerintah atas kerja sama dengan operasi teritorial (Opster) TNI tahun 2016 di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, dinilai mubazir karena tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petani sebab hanya mengandalkan air hujan.
Sejumlah warga anggota kelompok tani Desa Kalimago mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengolah sawah itu dengan baik karena kesulitan air.
Sala satu warga Desa Kalimago, Yohanis Roi kepada wartawan di Poso, Kamis, mengatakan seharusnya proyek percetakan sawah baru seluas 300 hektare lebih itu juga disertai pembangunan irigasi, sehingga kelompok tani tidak hanya mengharapkan hanya air hujan.
"Sawah baru hasil proyek 2016 itu cuma berharap air hujan saja, nah itu sama dengan mubazir, seharusnya ada di bangun irigasi, ini tidak ada irigasinya pak," kata Yohanis yang didampingi rekannya Darius.
Kadis Pertanian Kabupaten Poso Murni Putosi yang dihubungi di Poso mengatakan bahwa sampai saat ini hasil pelaksanaan proyek tersebut belum dilaporkan ke pihak pemerintah daerah, khusunya Dinas Pertanian.
Terkait dengan belum ada irigasi itu bukanlah kesalahan dari Dinas Pertanian sebab pencetakan sawah itu adalah usulan dari warga Desa Kalimago.
“Proyek itu dikerjakan oleh TNI, nah kita hanya sebatas mendampingi saja, proyek itu belum ada laporan sama sekali kepada kami, sebaiknya tanya ke Dandim pak," ujar Murni.
Dandim Poso Letkol Ryan Hanandi yang dihubungi melalui ponsel mengatakan proyek percetakan sawah baru di Desa Kalimago bukan 300 hektare namun hanya 50-an hektare.
Sementara terkait dengan belum adanya irigasi di proyek cetak sawah baru Desa Kalimago, Dandim katakan proyek tersebut berkelanjutan hingga pada pembangunan irigasi.
"Tidak ada seluas 300 hektare, hanya 50 hektare aja mas, dan masalah irigasi tetap akan di bangun, inikan proyek akan berkelanjutan sampai pada pembangunan irigasi. Tahun 2017 semua irigasi termasuk di Desa Watutau akan dibangun," ujar Ryan.
Pembangunan irigasi di Desa Kalimago, katanya, akan menggunakan air sungai Hambu yang mengalir di desa itu, Namun teknis pembuatan tergantung dari Dinas Pertanian dan Dinas PU Poso.
Wakil Ketua DPRD Poso Darma Mondolu mengatakan akan mengecek proyek tersebut, dan akan memanggil Kepala Dinas Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal itu.
Terkait dengan ketiadaan irigasi, menurutnya, sesuai aturan sebelumnya proyek percetakan sawah baru di kerjakan, harus terlebih dahulu dibangun irigasi.
"Kami akan mengecek proyek itu, dan di sini Kadis Pertanian bertanggung jawab, kalau aturannya sebelum proyek itu jalan, terlebih dahulu dibangun irigasi atau minimal ada saluran air di situ, jangan dibangun cetak sawah baru jika tidak ada air itu.” tutur Darma.
