Jakarta, (antarasulteng.com) - Korban pelanggaran hak azasi manusia (HAM) atau korban pada kurun waktu 1965-2000 membutuhkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, untuk menyelesaikan dan membebaskan mereka dari perkara hukum.
Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan di Jakarta, Rabu, korban pelanggaran HAM membutuhkan perhatian pemerintah dalam pemberian jaminan untuk kebebasan mereka.
"Korban pelanggaran HAM yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, membutuhkan komitmen serius pemerintah untuk menyelesaikan dan membebaskan mereka," kata Wahyudi Djafar.
Menurut Wahyudi, korban pelanggaran HAM sejak tahun 1960 - 2.000 tidak hanya membutuhkan perhatian pemerintah untuk bebas dari perkara hukum, melainkan juga membutuhkan perhatian sosial pemerintah dengan menjamin akses pendidikan, kesehatan serta pembinaan mental.
Ia menguraikan dari seluruh daerah di Indonesia, hanya pemerintah Kota Palu yang berkomitmen untuk memberikan jaminan akses pendidikan, kesehatan, pembinaan mental serta berupaya untuk membebaskan korban pelanggaran HAM.
"Kota Palu menjadi daerah percontohan, bagi daerah lainnya di Indonesia dalam memberian jaminan sosial kepada korban pelanggaran HAM, yang di gagas oleh Wali Kota Palu, Rusdi Mastura," katanya.
Dia mengatakan komitmen pemerintah Kota Palu untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, jaminan sosial dan jaminan pendidikan kepada kurang lebih 200 korban pelanggaran HAM perlu dicontoh oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.
Perlakuan khusus dalam rangka pemulihan, penyediaan sistem perlindungan, serta rehabilitasi, menjadi sandaran serta mandat dari Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945.
"Konstitusi kita menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan," ujarnya.
Berita Terkait
Ditjen KI mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 14:08 Wib
Pemprov dan Kemenkumham Sulteng bentuk gugus tugas daerah bisnis dan HAM
Rabu, 20 Maret 2024 12:02 Wib
Airlangga sebut hal biasa soal netralitas Jokowi yang disinggung PBB
Selasa, 19 Maret 2024 13:20 Wib
Moyes janjikan permainan lebih baik pada leg kedua kontra Freiburg
Jumat, 8 Maret 2024 9:57 Wib
Kemenkumham-Sulteng tingkatkan pelayanan publik berbasis HAM
Minggu, 3 Maret 2024 17:56 Wib
Revitalisasi KUA sebagai upaya mempermudah layanan publik
Sabtu, 2 Maret 2024 10:47 Wib
Menlu RI: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas Palestina
Selasa, 27 Februari 2024 11:56 Wib
Aksi Kamisan di Palu
Minggu, 25 Februari 2024 21:22 Wib