Inklusi Keuangan Di Sulteng Meningkat 30 Persen

Palu,  (antarasulteng.com) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah Moh Syukri A Yunus mengatakan hasil survei indeks literasi dan inklusi keuangan di provinsi itu naik masing-masing sebesar empat dan 30 persen pada 2016 dibanding survei tahun 2013.

"Alhamdulillah indeks literasi berada di angka 22,55 persen, dengan indeks inklusi sebesar 65,09 persen," kata Syukri di pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan Sulawesi Tengah 2017 di salah satu hotel di Palu, Selasa.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, para pimpinan lembaga jasa keuangan dan sejumlah pelaku usaha.

Pada pertemuan itu OJK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah industri jasa keuangan yang nilai sukses dalam merealisasikan program inklusi keuangan serta penghargaan kepada pelaku UMKM terbanyak dan tokoh jurnalis jasa keuangan yang dinilai ikut berperan dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di daerah itu.

Dalam pertemuan tersebut, Syukri memaparkan perkembangan global industri jasa keuangan 2016 yang relatif baik dibanding tahun sebelumnya. Salah satunya membaiknya indeks literasi dan inklusi keuangan.

Syukri mengatakan, berdasarkan survei 2013 indeks literasi keuangan di Sulawesi Tengah hanya 18,5 persen dan indeks inklusi sebesar 35 persen.

Berkat peran aktif berbagai pihak melalui sejumlah program yang diluncurkan OJK, hanya dalam tiga tahun indeks literasi dan inklusi keuangan mengalami kenaikan positif masing-masing empat dan 30 persen.

Artinya, kata Syukri, orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan terhadap produk atau layanan keuangan serta mereka yang dapat mengakses keuangan di Sulawesi Tengah semakin baik.

Tahun ini, Syukri berharap program-program yang telah digagas bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan Bank Indonesia akan lebih dioptimalkan, diantaranya pembiayaan sektor pertanian.

Selain itu juga memperluas dan mempermudah akses keuangan melalui program layanan keuangan tanpa tanpa kantor (laku pandai), simpanan pelajar dan "gerakan ayo menabung".

Tidak kalah pentingnya, kata dia, meningkatkan peran tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD).

Syukri meminta daerah yang belum membentuk TPAKD segera membentuk dan OJK siap memfasilitasi pembentukannya.

Dia berharap industri jasa keuangan semakin adaptif dalam merespons perkembangan teknologi informasi yang saat ini telah mendorong terciptanya berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain memperoleh akses keuangan.