Palu, (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti rekomendasi Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kementerian dalam rapat terbatas yang dilakukan beberapa waktu lalu di Jakarta.
"Rekomendasi itu akan dibahas dalam Musrembang Provinsi yang akan dihadiri Bappenas, 3 April 2017 mendatang," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Patta Tope di Palu, Rabu.
Sejumlah rekomendasi itu kata dia, yakni pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, agar dikoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena di dalam KEK, masih terdapat Kawasan Hutan Lindung sekitar 10-15 persen yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KEK .
Pembangunan Jalan Palu-Parigi by pass yang dikoordinasikan dengan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, terlebih dahulu akan melakukan revisi detail engineering design (DED) yang telah disusun sebelumnya.
Usulan pembangunan jalan lingkar luar Kota Palu dan Pembangunan Fly Over Pantoloan, Pemprov Sulteng diharapkan memilih salah satu untuk dijadikan sebagai program prioritas yang akan dianggarkan tahun 2018.
Pengembangan bandar udara Mutiara Sis Al Jufri akan diupayakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Tindak lanjut dari rapat terbatas itu, gubernur bertemu Menteri Perhubungan dan disepakati perpanjangan Runway Bandara sepanjang 100 meter hingg 200 meter," ungkapnya.
Kemudian pengembangan Pelabuhan Pantoloan, tidak dibahas karena merupakan kewenangan PT. Pelindo.
Proposal peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao berkelanjutan agar diperbaiki oleh dinas terkait dan diserahkan kepada Kementerian Pertanian.
Pencegahan penularan penyakit Schistosomiasis akan dibuatkan Instruksi Presiden tentang percepatan penyelesaian Schistosomiasis.
Proposal Gerakan Kembali Sekolah untuk 1000 Anak Harapan Bangsa dibuat oleh dinas terkait dan diserahkan ke Kementerian Pendidikan.
Selanjutnya soal tenaga kerja asing masih dibutuhkan, sepanjang tenaga kerja lokal telah mampu, maka tenaga kerja asing akan dipulangkan secara bertahap. Sehingga dibutuhkan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi dan memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal.
"Semuanya rekomendasi itu harus diusulkan dan dibahas dalam Musrembang," tutup Patta Tope.
Pemprov Sulteng Tindaklanjuti Rekomendasi Presiden
Kepala Bappeda Sulteng Pof. Patta Tope (kedua dari kiri) (antara)
Rekomendasi itu akan dibahas dalam Musrembang Provinsi yang akan dihadiri Bappenas, 3 April 2017 mendatang
