DPRD Palu Dukung Pemutuan Sekolah Pinggiran Kota

id dprd

DPRD Palu Dukung Pemutuan Sekolah Pinggiran Kota

DPRD Kota Palu (antara)

Kalau kita memulai peningkatan infrastruktur pendidikan sekolah-sekolah di daerah perbatasan, saya kira itu strategi dalam meningkatkan daya saing pendidikan
Palu,  (antarasulteng.com) - DPRD Kota Palu mendukung program pemerintah kota setempat dalam meningkatkan pemutuan sekolah-sekolah di pingiran kota.

"Kalau kita memulai peningkatan infrastruktur pendidikan sekolah-sekolah di daerah perbatasan, saya kira itu strategi dalam meningkatkan daya saing pendidikan," kata Ketua DPRD Palu, Iqbal Andi Magga, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Dia mengatakan, selama ini anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit sudah terpatri sehingga sekolah-sekolah yang berada di pinggiran/perbatasan wilayah seolah cenderung kurang diminati.

Karena itu, Pemerintah Kota Palu melalui kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Hidayat/Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu, maka pusat-pusat pendidikan yang berada di wilayah pinggiran menjadi prioritas pengembangan di tahun 2018 mendatang.

Prioritas pengembangan itu, yakni prasarana pemenuhan teknologi untuk kepentingan Ujian Berbasis Komputer (UNBK).

Pemerintah Kota Palu berharap siswa/siswi sekolah khususnya tingkat SLTP di wilayah perbatasan kota ini dapat menggunakan sistem UNBK pada ujian nasional 2018.

"Saya mengapresiasi gebrakan pemutuan pendidikan oleh pemerintah kota, dengan memprioritaskan sekolah-sekolah di daerah perbatasan. Selain kebutuhan prasarana sumber daya manusia, tenaga pendidik juga harus memadai," katanya.

Artinya, kata Iqbal, guru-guru di sekolah itu harus ada yang menguasai perangkat lunak untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, sehingga pada pelaksanaan UNBK siswa tidak merasa canggung.

Politisi Partai Golkar mengatakan peningkatan mutu pendidikan memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika pemerintah kota melakukan upaya pemerataan pendidikan berbasis teknologi, maka perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur hingga ketersediaan SDM tenaga pendidik.

"Kalau ini terpenuhi maka tidak ada anggapan sekolah tertentu menjadi sekolah favorit. Saya kira ini salah satu langkah pemerintah untuk merubah pandangan itu meskipun implementasinya secara bertahap," kata mantan jurnalis itu. (skd)