Perawat di Sulteng Tuntut Kesejahteraan

id Perawat, Unjukrasa

Perawat di Sulteng Tuntut Kesejahteraan

Ribuan perawat di Sulteng menggelar unjuk rasa. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD dan Gubernur di jalan Samratulangi Palu, Jumat (7/7). Mereka menuntut kesejahteraan. (Foto: Antarasulteng/Moh. Ridwan)

“Tenaga sukarela yang ada di Puskesmas mereka diupah dengan besaran nilai Rp200.000 per bulan, itu pun dibayar per tiga bulan,” ujarnya.
Palu (antarasulteng.com) – Ribuan perawat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perawat non-PNS Sulawesi Tengah, menggelar unjuk rasa menuntut hak-hak dan kesejahterahan mereka kepada pemerintah daerah setempat, Jumat.

“Kami minta pemerintah daerah memenuhi hak-hak dan tingkat kesejahteraan kami khususnya kami sebagai perawat yang masih berstatus kontrak,” kata koordinator aksi, Munir di depan kantor DPRD Sulteng.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta DPRD agar menyahuti aspirasi mereka yang tidak lain untuk mendapatkan hak mereka sebagai sebagai profesi tenaga kesehatan.

Munir mengatakan, selama ini pembayaran upah kepada pegawai kontrakan sebagai pelayan kesehatan itu di rumah sakit maupun pusat-pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah tidak sesuai upah minimum, baik UMR maupun UMK.

“Kami saja yang bekerja di Kota Palu berprofesi sebagai perawat upahnya bervariasi dan upah itu di bawa standar UMK dan UMR,” ungkapnya.

Sementara perawat yang bekerja di pusat pelayanan kesehatan/rumah sakit pembayaran upah mereka dilaksanakan per triwulan dengan nilai upah sekitar Rp600.000 per bulan.

Menurut dia, upah yang diberikan pemerintah sebagai gaji pokok di masing-masing instasi tempat mereka bekerja jauh di bawah standar dan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari mereka.

“Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah, saya sendiri sudah hampir 11 tahun mengabdi sebagai tenaga kesehatan, namun tingkat kesejahteraan itu belum kami rasakan, tutur Munir.

Sedangkan tenaga sukarela yang sehari-harinya bekerja di  Puskesmas, katanya, hingga saat ini pun sangat miris dan memprihatinkan masih jauh di bawah.

“Tenaga sukarela yang ada di Puskesmas mereka diupah dengan besaran nilai Rp200.000 per bulan, itu pun dibayar per tiga bulan,” ujarnya.

Selain upah kata Munir, selama ini pemerintah juga belum memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan, seperti jaminan kesehatan yang tidak diberikan kepada mereka baik itu BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan.

“Tidak ada jaminan kesehatan diberikan kepada kami, sehingga ketika kami sakit dan pergi berobat harus merogoh kocek, ini yang tidak diperhatikan dan terabaikan dari sentuhan pemerintah,” keluhnya.

Dilaporkan, aksi yang melibatkan ribuan perawat perwakilan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah itu berusaha negosiasi bersama pihak DPRD Sulteng, yang tidak lain menyuarakan aspirasinya untuk diakomodir pihak legislatif dan disampaikan kepada pemerinta daerah dalam hal ini Gubernur Sulteng. 

Masa aksi juga mengancam jika tuntutan mereka ini tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kembali turun kejalan dengan masa yang lebih banyak.

“Kalau apa yang kami suarakan ini tidak terakomodir dengan baik dan tidak sesuai harapan, kami akan turun kembali melakukan unjuk rasa,” katanya.***