Wali Kota Usulkan Rakernas Apeksi 2018 di Palu

id Apeksi, Walikota

Wali Kota Usulkan Rakernas Apeksi 2018 di Palu

Wali Kota Palu Hidayat saat mengikuti Rakernas Apeksi di Malang, Rabu (19/7). Hidayat dijadwalkan akan menjadi pembicara di forum wali kota se Indonesia itu dari tiga wali kota se Indonesia. (Humaskota)

"Saya akan usulkan Rakernas Apeksi tahun depan berpusat di Kota Palu,"
Palu (antarasulteng.com) - Wali Kota Palu, Hidayat akan mengusulkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) ke-XIII tahun 2018 berpusat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

"Saya akan usulkan Rakernas Apeksi tahun depan berpusat di Kota Palu," kata Wali Kota Palu di Malang Jawa Timur saat dihubungi dari Palu, Rabu sore.

Usulan itu kata dia penting dan strategis untuk Kota Palu karena dapat dihadiri 98 wali kota se Indonesia sekaligus dirangkai dengan Festival Palu Nomoni 2018.

Wali Kota dijadwalkan, akan menjadi salah satu pembicara dari tiga Wali Kota se Indonesia pada Rakernas Apeksi ke-XII tahun 2017 yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur, 19-20 Juli 2017.
    
"Kita upayakan pelaksanaan Rakernas Apeksi nanti bisa dirangkaikan bersama dengan pelaksanaan Festival Pesona Palu Nomoni (FPPN) tahun depan," ungkapnya. 

Selain mengusul sebagai tuan rumah, Hidayat akan menyampaikan perkembangan serta pembangunan Kota Palu melalui programnya yang telah tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Palu.

Lanjut Hidayat promosi penyelenggaraan FPPN yang rencananya dihelat September mendatang dirangkai dengan pelaksanaan Pekan Budaya Nasional (PBN) tahun 2017.
    
"Di Rakernas Apeksi ke-XII ini saya coba mempromosikan Festival Pesona Palu Nomoni sebagai event tahunan daerah bahkan nasional. Ini tidak lain adalah promosi untuk Kota Palu, bahwa Palu saat ini telah berkembang," ujarnya.

Dia berharap seluruh peserta Rakernas Apeksi dapat menghadiri event Festival Pesona Palu Nomoni dengan berbagai suguhan kegiatan di dalamnya.

Pelaksanaan Rakernas Apeksi 2017 ini mengusung tema Implementasi perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk mendukung pembangunan nasional.

Dimana kegiatan itu dibuka langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan dihadiri sekitar 98 Wali Kota se-Indonesia.***