Jakarta (antarasulteng.com) - Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
"Tahun 2018 sudah memasuki tahun politik maka anggaran itu harus betul-betul fokus, harus terkonsentrasi," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai Sidang Kabinet Paripurna membahas RAPBN 2018 di Istana Negara Jakarta, Senin.
Menurut Pramono, upaya penghematan dan efisiensi anggaran harus tetap dilakukan pada tahun 2018.
"Presiden dalam arahannya meminta para menteri menjelaskan persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini," katanya.
Pemerintah, lanjut Pramono, meyakini tahun 2018 kalau pertumbuhan ekonomi dan lainnya bisa dijaga, maka ekonomi akan tumbuh 5,3-5,4 persen.
Terkait utang, katanya, Presiden Jokowi menjelaskan saat menjadi Presiden Ketujuh RI, posisi utang mencapai Rp2.700 triliun.
"Kemudian tiap tahun jumlah yang harus dibayar Rp250 triliun," katanya.
Ia menyebutkan posisi utang pemerintah saat ini mencapai kisaran Rp3.600 triliun.
"Inilah yang perlu dijelaskan kepada publik, ketika menjadi presiden utangnya Rp 2.700 triliun kemudian setiap tahunnya nggak ngapa-ngapain harus membayar Rp250 triliun," katanya.
Pramono menegaskan fokus RAPBN 2018 masih bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kemudian yang berkaitan dengan tugas kementerian dan lembaga untuk mengupayakan disparitas makin mengecil atau terkait gini ratio," katanya. (skd)
Berita Terkait
KPK menyita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri
Senin, 26 Februari 2024 13:50 Wib
Pengalaman pertama Ardhito Pramono pentas ethnochestra di Kuala Lumpur
Jumat, 27 Oktober 2023 10:17 Wib
Pramono sebutkan hubungan Jokowi-Megawati baik-baik saja
Rabu, 25 Oktober 2023 13:17 Wib
KPK periksa istri Andhi Pramono soal kepemilikan aset
Senin, 31 Juli 2023 15:21 Wib
KPK: Ada pihak halangi penyidikan kasus Andhi Pramono
Jumat, 14 Juli 2023 16:30 Wib
Kapolri janji usut tuntas laporan dugaan mafia sepak bola
Senin, 26 Juni 2023 14:01 Wib
KPK periksa mertua eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
Jumat, 9 Juni 2023 13:39 Wib
Tidak semua daerah diperbolehkan ekspor pasir laut
Rabu, 7 Juni 2023 10:25 Wib