Jakarta (antarasulteng.com) - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan dapat menerbitkan tujuh juta sertifikasi lahan pada 2018.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam konferensi pers RAPBN 2018 dan Nota Keuangan di Jakarta, Rabu (16/8) malam, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan akses pada masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah, yang masih bermasalah mengenai legalitas asetnya.
"Di mana selama ini masih rendah. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah, dan nanti 2018 menjadi 7 juta," ujar Sofyan.
Hingga saat ini, aset masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal, total ada 126 juta aset yang harus disertifikasi. Mayoritas dari aset itu adalah lahan.
Sofyan menuturkan sedikitnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah yang memiliki aset bersertifikat telah membuat mereka sulit mengakses perbankan.
Dengan gencarnya sertifikasi lahan, dia berharap, rasio iklusi keuangan yang saat ini sebesar 64 persen akan semakin meningkat.
Dia mengklaim masyarakat cukup antusias dengan kebijakan pemerintah menerbitkan sertifikasi tanah dan redistribusi aset.
Saat ini, penyalurannya tercatat sudah mencapai 250 ribu hektare tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.
"Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban," ujarnya. (skd)
Berita Terkait
Sofyan Amrabat direkrut Manchester United untuk isi pemain nomor 6
Selasa, 5 September 2023 7:17 Wib
Kemenag Sulteng gandeng FKPT kenalkan ciri radikalisme ke penceramah
Selasa, 29 November 2022 17:30 Wib
Alkhairaat hadirkan 30.000 orang di Haul Guru Tua
Jumat, 6 Mei 2022 19:35 Wib
Banggai Laut harap Pemprov Sulteng bantu bangun bandar udara
Senin, 28 Maret 2022 17:55 Wib
ORI kolaborasi layani adminduk masyarakat terpencil Donggala
Sabtu, 19 Februari 2022 20:22 Wib
Alkhairaat: Wibawa MUI tetap terjaga pascapenangkapan terduga teroris
Senin, 22 November 2021 19:50 Wib
Sofyan akui ada oknum ATR/BPN yang terlibat kasus pertanahan
Kamis, 18 November 2021 8:32 Wib
Ombudsman kawal kasus dugaan asusila kapolsek Parigi sampai pengadilan
Selasa, 19 Oktober 2021 19:10 Wib