Kamis, 29 Juni 2017

Sekda: Masyarakat Morowali Tak Opercaya Lagi PT.Vale

id VALE, MOROWALI, NIKEL
Sekda: Masyarakat Morowali Tak Opercaya Lagi PT.Vale
Salah satu areal penambangan nikel oleh pemegang IUP di atas areal kontrak karya PT. Vale Indonesia di Kabupaten Morowali yang mencemari lingkungan. (Istimewa/PT.VI)
Rakyat dan Pemkab Morowali tidak lagi percaya kepada PT Vale karena telah sering langgar komitmennya sesuai amanat kontrak karya," kata Syahril
Palu (antarasulteng.com) - Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Syahril Ishak, mengatakan bahwa masyarakat di daerahnya sudah tidak percaya lagi terhadap janji-janji PT. Vale Indonesia, Tbk yang akan membangun pabrik pengolahan nikel di atas areal konsesinya di Blok Bahodopi.

"Rakyat dan Pemkab Morowali tidak lagi percaya kepada PT Vale karena telah sering langgar komitmennya sesuai amanat kontrak karya," kata Syahril dalam pertemuan khusus antara Tim Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Vale Indonesia, Pemkab Morowali dan Pemprov Sulawesi Tengah di Palu, Rabu.

Pertemuan ini digelar Komisi VII karena sudah beberapa kali menerima keluhan soal tumpang tindih izin usaha penambangan (IUP) di atas kontrak karya PT. Vale yang dulu bernama PT. Inco, Tbk itu.

Menurut Syahril, sesuai amanat KK, PT. Vale, Tbk harus menanam modal 500 juta dolar AS mulai 2010 dan membangun jalan 80 kilometer dari Blok Bahodopi ke Sorowako, namun sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya.

Syahrir mengemukakan bahwa Vale telah menguasai areal konsesi selama 42 tahun, namun tidak ada apa-apa yang diberikan kepada masyarakat, sementara rakyat disekitar areal kontrak karya itu butuh makan untuk hidup.

"Memang pernah ada program pembangunan kemasyarakatan (comdev), hanya nilainya tidak seberapa, paling Rp1 sampai Rp2 miliar tiap tahun sementara keuntungan yang diraup perusahaan atas penguasaan areal itu sangat besar," ujarnya.

Itu sebabnya, Pemkab Morowali bertindak untuk menerbitkan IUP di atas areal kontrak karya untuk menolong rakyat sekitar agar bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan walau hanya sekedar untuk hidup.

"Sekarang pak, dengan hadirnya beberapa investor pemegan IUP, tidak ada lagi rumah warga yang beratapkan daun sagu seperti dulu, semua sudah atap seng," ujar Syahril lagi.

Kepada Komisi VII DPR, Syahril meminta bantuan agar renegosiasi kontrak karya dengan Vale Indonesia dipercepat kemudian menjawab pertanyaan rakyat Morowali; kapan pabrik berdiri di blok bahodopi."

"Kalau memang Vale tidak mampu untuk merealisasi janjinya, lebih baik angkat kaki dari Morowali," ujar Syahril berapi-api.

Sementara itu Presiden Direktur PT Vale Indonesia Nico Kanter mengatakan bahwa terkatung-katungnya pembangunan sejumlah proyek di Blok Bahodopi karena terkendala izin.

"Kami telah siap membangun jalan, tapi terkendala IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), itu yang membuat proyek terkatung-katung," kata Nico membeir contoh.

Ia menyebutkan bahwa perusahaan trelah menyiapkan dana sekitar Rp18 triliun untuk membiayai investasi jangka menengah 2013-2017 di Sorowako (Sulsel), Bahodopi (Sulteng) dan Pomala`a (Sultra).

Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak untuk mencari pihak yang salah atau benar tetapi mencari solusi untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

"Hasil pertemuan ini nanti kita bahas di Komisi VII, dan setelah itu akan memanggil pihak terkait. Kita mencari solusi yang menguntungkan semua pihak," kata politisi asal Partai Demokrat ini. (R026)

Editor: Rolex Malaha

COPYRIGHT © ANTARA 2013

Baca Juga