Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan perlu usaha terintegrasi untuk memperkuat budaya literasi di Tanah Air.
“Usaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah,” ujar Suhajar dalam Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri Tito Karnavian dalam Rakornas itu menyatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Hal itu untuk mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut dia, sudah saatnya kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Pasalnya, saat kelembagaan masih digabung, maka penganggaran terkait literasi juga akan terbagi. Untuk itu perlu mewujudkan dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca.
“Kendalanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, ketersediaan koleksi buku yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM pengelola perpustakaan, keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan urusan perpustakaan serta keterbatasan dukungan anggaran. Padahal, Indonesia memiliki 164.000 jumlah perpustakaan, dan menjadi negara kedua dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak setelah India yang berjumlah 323.605 perpustakaan,” jelas dia.
Pada 2019, banyak kepala daerah belum menganggap penting keberadaan perpustakaan. Sebanyak 33 kabupaten/kota yang sudah membentuk kelembagaan perpustakaan setingkat dinas. Sebanyak 23 kabupaten/kota belum memiliki perpustakaan, dan sebanyak 458 kabupaten/kota menggabungkan perpustakaan dengan lembaga lainnya.
Oleh karena itu, Pemda berperan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perpustakaan. Pemerintah perlu mendorong agar budaya literasi tidak bisa ditawar, untuk menjawab tantangan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM sangat mutlak.
“Perpustakaan daerah harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dengan mengusung program inovatif untuk turut mengatasi permasalahan seperti minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan informasi pemustaka serta perbaikan standarisasi penyediaan dan pengelolaan data yang terintegrasi baik pada tingkat pusat maupun daerah,” jelas dia.
Pemda perlu mendorong konsep perpustakaan yang lebih inklusif, sebagaimana perpustakaan modern pada umumnya. Serta mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan daerah baik secara offline maupun online sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan bahan bacaan.
Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 mengusung tema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema itu diangkat sebagai jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan peran perpustakaan dan pemangku kepentingan. Rakornas tersebut diselenggarakan pada 22 Maret hingga 23 Maret dan diikuti lebih dari 10.000 peserta yang juga bisa disaksikan lewat media sosial Perpusnas.