Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla mengungkapkan bahwa 69 persen pelaku UMKM di Indonesia tidak memahami Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan landasan bagi praktik ekonomi berkelanjutan.
"Sebanyak 69 persen pelaku UMKM di Indonesia belum mengetahui atau tidak memahami Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)," kata Ronald dalam suatu acara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/10/2024).
Dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ia menuturkan bahwa tantangan lain yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan praktik ekonomi berkelanjutan adalah kesulitan memenuhi persyaratan kepatuhan lingkungan dan emisi gas rumah kaca.
Ia mengatakan bahwa menurut riset yang dilakukannya, 78 persen perusahaan kecil mengalami kerugian karena persyaratan kepatuhan lingkungan dan emisi gas rumah kaca yang terlalu tinggi.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Ronald menyatakan bahwa pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM untuk berkembang.
Hal tersebut termasuk menawarkan insentif keuangan, menyediakan akses ke informasi dan sumber daya, serta menyederhanakan peraturan yang mempromosikan keberlanjutan tanpa membebani para pelaku usaha.
Berbagai program pengembangan kapasitas, pelatihan keberlanjutan, dan hibah untuk teknologi hijau juga sangat penting untuk memberdayakan UMKM.
Senada dengan Ronald, Ketua National Center for Corporate Reporting (NCCR) Ali Darwin menyatakan bahwa terbatasnya akses keuangan, kurangnya kesadaran mengenai praktik keberlanjutan, serta peraturan lingkungan yang kompleks menghambat UMKM menerapkan praktik keberlanjutan.
Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa jumlah UMKM yang mengadopsi prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari model bisnis mereka semakin meningkat.
Upaya tersebut menciptakan dampak positif serta menjadi pembeda bagi para pelaku UMKM tersebut sehingga mereka agar dapat menawarkan keunikan dan berkompetisi dengan pengusaha lainnya.
Ali menilai bahwa UMKM berpotensi sebagai pendorong utama dalam penerapan praktik keberlanjutan karena memiliki keluwesan dalam beradaptasi, sehingga mampu mengadopsi praktik keberlanjutan sesuai SDGs dalam bisnis mereka.
Menurutnya, UMKM dapat berperan penting dalam pencapaian tujuan pengurangan kemiskinan (SDGs 1), peningkatan kesejahteraan (SDGs 2), serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDGs 8).
"Dengan merangkul praktik berkelanjutan, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan dampak lingkungan dan sosialnya tetapi juga meningkatkan daya saing dan kelangsungan jangka panjangnya," imbuhnya.
Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek keberlanjutan dan mendukung penguatan UMKM, NCCR berkolaborasi dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Katolik Parahyangan menggelar The 9th Sustainability Practitioner Conference (SPC) di Universitas Maranatha, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/10/2024).
Konferensi yang diselenggarakan secara hibrid ini membahas sejumlah strategi berkelanjutan yang disesuaikan untuk UMKM dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan sesuai SDGs yang merupakan bentuk komitmen global dan nasional dalam upaya menyelamatkan Bumi dan menyejahterakan masyarakat.