Palu, Sulteng (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sony Tandra menegaskan bahwa kunjungan kerja ke Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD DKI) menjadi langkah strategis untuk mendalami mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingin mengetahui bagaimana Pemprov DKI Jakarta menangani aset yang telah diserahkan tetapi belum lengkap secara administrasi, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kami di Sulawesi Tengah,” ujar Sony.
Dalam kunjungan yang berlangsung di Kantor UPT JAMC BPAD DKI, Komisi II DPRD Sulteng membahas bagaimana pemetaan aset, penataan administrasi hingga upaya optimalisasi yang dapat berdampak positif terhadap PAD.
"Kegiatan koordinasi dan komunikasi ini dilakukan sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian fiskal daerah," ujarnya.
Kepala Subbagian Tata Usaha BPAD DKI, Laila menjelaskan bahwa pemisahan kelembagaan antara BPAD dan BPKAD di DKI dilakukan sejak 2017 agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih fokus dan efektif, mengingat urusannya mencapai 13 bidang besar mulai dari perencanaan hingga penataan administrasi.
"Sejak 2017 hingga 2021, BPAD DKI melakukan pendataan dan penataan menyeluruh terhadap aset daerah hingga nilai aset meningkat dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp 225 miliar, bahkan mencapai Rp400 miliar," terangnya.
Dia menegaskan bahwa pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada nilai guna dan manfaat sosial, termasuk melalui kerja sama dengan BUMD agar aset yang selama ini tidak produktif dapat dimanfaatkan secara optimal.
DPRD Sulteng kunjungi BPAD DKI Jakarta untuk pelajari pengelolaan aset daerah
DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD DKI). ANTARA/HO-Humas DPRD Sulteng
DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD DKI). ANTARA/HO-Humas DPRD Sulteng