Pemprov dan DJP bersinergi tingkatan pendapatan daerah dari pajak

id Pasigala ,Sulteng ,Palu ,Sandi ,Pemprov Sulteng ,Pajak

Pemprov dan DJP bersinergi tingkatan pendapatan daerah dari  pajak

Gubenrur Sulteng, Longki Djanggola (ke tiga dari kanan) menandatangani kesepakatan bersama dengan Kanwil DJP Suluttenggo Kemenkeu tentang penyelenggaraan pelayanan perpajakan sebagai bagian dari mal pelayanan publik di Sulteng di ruang kerja Gubernur Sulteng, Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Rabu (26/2). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Buktinya penerimaan pajak di wilayah kerja Sulutenggomalut sukses menembus jajaran lima besar secara nasional

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) Kementerian Keuangan bersinergi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Komitmen dan sinergi itu tertuang dalam penandatangan kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan pelayanan perpajakan sebagai bagian dari mal pelayanan publik di Sulteng oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Tri Bowo di ruang kerja Gubernur Sulteng di Palu, Rabu.

"Saya mendukung sinergi dengan DJP Sulutenggomalut ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak lewat Tax Gathering 2020," ucap gubernur dalam kesempatan itu.

Ia menyebut makin banyaknya perusahaan dari luar yang berinvestasi dan membuka kantor cabang di Sulteng merupakan peluang dan potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor tersebut.

"Sebab saat perusahaan luar membuat kantor cabang di daerah maka wajib bagi mereka mendaftarkan diri pada KPP (Kantor Pajak Pratama) setempat untuk mendapat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) supaya jelas status perpajakannya di mata hukum," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Palu genjot empat sektor pajak dukung pendapatan asli daerah

Hal itu, katanya, dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan status pajak dari kantor cabang terkait kegiatan ekonomi dan kewajiban pajak yang harus dibayar pihak perusahaan.

“Kalau sudah bikin NPWP di sini langsung buka cabang, tidak boleh fiktif,” ucapnya.

Sementara itu, Kakanwil DJP Suluttenggomalut Tri Bowo menyatakan jajaran DJP dan KPP siap turun bersama-sama pemda di Sulteng untuk mengecek langsung perusahaan-perusahaan yang sudah membuka cabang di Sulteng.

"Buktinya penerimaan pajak di wilayah kerja Sulutenggomalut sukses menembus jajaran lima besar secara nasional," katanya.

Ia menyatakan capaian itu tidak lepas dari kontribusi wajib pajak di Sulteng yang masuk pada wilayah Kanwil DJP Suluttenggomalut.

“Ini bukti kita warga negara yang patuh terhadap pajak,” ujarnya.

Baca juga: Piutang pajak bumi bangunan di Palu capai Rp26 miliar

Mal pelayanan publik merupakan tempat layanan publik yang diselenggarakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga publik lain dalam satu lokasi terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng.

Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar