Legislator: Dana desa harus tingkatkan ekonomi desa di Sulteng

id NASDEM,DANA DESA,PMD,PEMPROV SULTENG

Legislator: Dana desa harus tingkatkan ekonomi desa di Sulteng

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng Ibrahim A Hafid. ANTARA/ Muhammad Hajiji

Palu (ANTARA) - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Ibrahim A Hafid mengemukakan dana desa tahun 2020 senilai Rp1,6 triliun  lebih harus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi desa di provinsi itu.

"Ini tidak boleh main-main dalam pengelolaannya, karena dana desa diberikan negara salah satu peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan ekonomi desa," ucap Ibrahim A Hafid di Palu, Kamis.

Di Sulawesi Tengah total anggaran dana desa untuk tahun 2020 senilai Rp1,6 Triliun yang diberikan kepada 1.842 desa dari 12 kabupaten di Sulteng.

Kabupaten Banggai mendapat alokasi dana desa tahun 2020 senilai Rp237 Miliar, Banggai Kepulauan Rp115 Miliar, Buol Rp94 Miliar, Tolitoli Rp91 Miliar, Donggala Rp143 Miliar, Morowali Rp105 Miliar, Poso Rp134 Miliar, Parigi Moutong Rp240 Miliar.

Kabupaten Tojo Una-una mendapat Rp124 Miliar, Sigi mendapat alokasi dana desa senilai Rp149 Miliar, Banggai Laut mendapat Rp57 Miliar dan Morowali Utara Rp115 Miliar.

Alokasi dana desa tahun 2020 di Sulteng mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan alokasi dana desa tahun 2019 yang berjumlah Rp1 Triliun 500 Miliar lebih.

Atas peningkatan itu, Ibrahim A Hafid memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat di Jakarta yang telah menambah anggaran dana desa untuk Provinsi Sulteng.

"Ini perlu diapresiasi, karena peningkatan dana desa menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan pemerintah untuk membangun desa, mensejahterakan desa, mengeluarkan desa dari kemiskinan," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulteng bahwa Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebagai daerah yang menerima alokasi dana desa dengan nilainya sangat besar yaitu Rp240 Miliar lebih dibandingkan 11 kabupaten lainnya.

Ibrahim Hafid yang merupakan Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng mengemukakan terjadinya peningkatan alokasi dana desa di Sulteng, jangan sampai berdampak pada meningkatnya kasus kepala desa atau aparatur desa tersandung kasus hukum karena menyangkut kekeliruan dalam pengelolaan dana desa.

Olehnya, sebut dia, kepala desa dan seluruh perangkatnya yang ada di desa harus mengelola dana tersebut dengan baik, bersandar pada ketentuan perundangan dan juknis yang telah ada.

"Ini juga perlu diikutkan dengan penguatan kapasitas kepala desa dan seluruh aparaturnya dalam mengelola dana desa. Olehnya Pemprov Sulteng, pemerintah kabupaten penerima dana desa harus melatih kepala desa mengelola dana tersebut," sebutnya.

Selain itu, kata dia agar dana desa tepat sasaran dalam pengelolaannya di desa, maka perlu pendampingan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa oleh instansi-instansi terkait.

"Jangan sampai dana desa digunakan hanya untuk menggugurkan kewajiban, dan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa dan masyarakatnya," ujar dia.
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar