Fraksi Nasdem: Dana desa perlu bangun masyarakat tangguh bencana

id DANA DESA,LEGISLATOR SULTENG,DINAS PMD,DESA

Fraksi Nasdem: Dana desa perlu bangun masyarakat tangguh bencana

Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng Ibrahim A Hafid (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Perlu sebagian dari dana desa dalam managemen pengelolaannya harus diprioritaskan pada pembentukan ketangguhan masyarakat hadapi bencana, dalam rangka pengurangan risiko bencana
Palu (ANTARA) - Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibrahim A Hafid mengatakan pemerintah daerah perlu mendorong pemanfaatan dana desa untuk membangun masyarakat tangguh bencana mengingat dari 1.842 desa di 12 kabupaten di Sulteng sebagian masuk dalam kategori rawan bencana.

"Perlu sebagian dari dana desa dalam managemen pengelolaannya harus diprioritaskan pada pembentukan ketangguhan masyarakat hadapi bencana, dalam rangka pengurangan risiko bencana," ucap Ibrahim A Hafid di Palu, Jumat.

Dia mengatakan, hal itu sejalan dengan amanah Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

Huruf D Pasal 8 pada Permendes itu berbunyi; pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk, kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Ibrahim menyebut ketangguhan masyarakat desa hadapi bencana, didalamnya telah termasuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sebab bencana tidak diketahui kapan datangnya.

Apalagi beberapa daerah di Sulteng, kata dia, termasuk di atas patahan sesar Palu Koro, sebagai salah satu sesar paling aktif di dunia.

"Ini penting dilakukan, agar masyarakat desa tahu bagaimana mengevakuasi diri secara mandiri dalam menghadapi bencana, bagaimana mengurangi risiko bencana," sebutnya.

Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng itu mengusulkan perlunya regulasi seperti Perbup atau keputusan bupati yang mengatur khusus tentang hal itu.

"Karena membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat hadapi bencana sangat penting," katanya sembari mengingatkan bencana 28 September 2018 yang memorakmorandakan Kota Palu, Sigi dan Donggala sebagai pelajaran berharga.

Dia mengemukakan desa perlu memanfaatkan dana desa untuk pelestarian lingkungan, seperti budiday mangrove, dan penghijauan
.
"Hal ini untuk mencegah pasang air laut, atau bencana lainnya seperti banjir dari hulu, longsor dan sebagainya. Olehnya perlu penghijauan pelestarian lingkungan," urainya.

Di Sulawesi Tengah total anggaran dana desa untuk tahun 2020 senilai Rp1,6 triliun yang diberikan kepada 1.842 desa dari 12 kabupaten di Sulteng.

Kabupaten Banggai mendapat alokasi dana desa tahun 2020 senilai Rp237 miliar, Banggai Kepulauan Rp115 miliar, Buol Rp94 miliar, Tolitoli Rp91 miliar, Donggala Rp143 miliar, Morowali Rp105 miliar, Poso Rp134 miliar, Parigi Moutong Rp240 miliar.

Selanjutnya Kabupaten Tojo Unauna mendapat Rp124 miliar, Sigi senilai Rp149 miliar, Banggai Laut Rp57 miliar dan Morowali Utara Rp115 miliar.

Alokasi dana desa itu meningkat dibandingkan dengan alokasi dana desa tahun 2019 yang berjumlah Rp1,5 triliun.
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar