KPK apresiasi Pemprov Sulsel bisa efisiensi anggaran Rp950 miliar

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena berhasil melakukan efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp950 miliar hingga 2020.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan efisiensi ini terdiri dari tiga poin yakni perjalanan dinas, honorer dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dan jasa.

"Alhamdulillah dari laporan Pak Gubernur tadi, dalam rangka pencegahan. Di sini (Sulsel) setidak-tidaknya sudah ada tiga poin efisiensi, mulai dari perjalanan dinas terefiensi Rp 300 miliar, honor yang semula Rp 700 miliar menjadi Rp 350 miliar. Jadi hampir separuh terefiensi dan juga penetapan HPS itu terefiensi Rp300 miliar lebih. Hampir Rp 950 miliar terefiensi, itu per-bulan ini dan proses itu masih berlanjut," jelas Nurul Ghufron di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Senin.

Nurul Ghufron berharap, semua daerah lain di Sulsel maupun di luar Sulsel mendapatkan dampak positif untuk melakukan efisiensi anggaran demi kepentingan pembangunan daerahnya.

"Mudah-mudahan ini menjadi perspektif dan pengaruh bagi daerah-daerah yang lain," katanya.

Baca juga: Gubernur: Realisasi APBD Sulteng 2019 capai 90,9 persen
Baca juga: Pemkot Palu alokasikan 38 persen APBD biayai sektor kesehatan

Yang paling penting, lanjutnya, komitmen orang nomor satu di daerah merupakan sebuah kunci untuk mendukung efisiensi anggaran ini.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, kata Nurul Ghufron, merupakan contoh kepala daerah yang komitmen untuk sama-sama melakukan efesien anggaran.

"Terutama bagaimana komitmen dari kepala daerah untuk memberantas korupsi yang juga akhirnya hasil efisiensi itu untuk pembangunan daerahnya masing-masing," jelasnya.