Legislator: Pemerintah Parigi Moutong harus serius tangani stunting

Palu (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Sayutin Budianto mengatakan pemerintah setempat harus serius menangani kasus kekerdilan anak atau stunting di kabupaten itu.

"DPRD suda menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk menurunkan angka kekerdilan anak, olehnya pemerintah daerah sebagai penyelenggara teknis harus mampu menurunkan angka stunting melalui kebijakannya," ujar Sayutin pada Rabu.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menjelaskan, pencegahan kekerdilan terhadap anak perlu ditangani secara kolektif baik pemerintah, NGO maupun pemangku kepentingan, hingga masyarakat agar penanganan terlaksana secara maksimal.

Parigi Moutong merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga perlu di tunjang dengan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan baik melalui upaya promotif maupun preventif sebagai langkah konkret.

Tahun 2019 pemerintah setempat mencatat penurunan angka stunting Parigi Moutong baru mencapai 34,4 persen, sehingga penanganan harus di tanggapi serius.

Di kemukakannya, pada pembahasan dengan pemerintah beberapa waktu lalu, DPRD mendorong pembuatan jamban keluarga di wilayah-wilayah yang rentan untuk masyarakat kurang mampu.

"Kami berharap pembiayaan terhadap kasus kekerdilan anak tahun depan dapat menurun, dalam artian tahun 2020 angka stunting harus turun," kata dia menambahkan.

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Faisan Badja mengatakan kegiatan penyuluhan kesehatan, pemenuhan gizi seimbang terhadap anak dan ibu hamil di pandang perlu, sebab pemicu stunting akibat tidak tercukupi asupan gizi secara merata.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, terjadinya kasus kekerdilan terhadap bayi yang berakibat pada kekurangan gizi berlebihan di picu beberapa faktor, salah satunya asupan nutrisi yang tidak memadai khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan, akibatnya tinggi dan berat badan anak tidak bersesuaian dengan timbangan normal.

"Bentuk pencegahan risiko kekerdilan di mulai dari masa kehamilan, olehnya DPRD mendorong pemerintah agar melakukan pendampingan makanan tambahan kepada anak dan ibu hamil, termasuk rutin memeriksa kehamilan di pusat-pusat pelayanan kesehatan termasuk Posyandu," tutur Faisan.