Kepala daerah diminta perhatikan serius temuan BPK

Palu (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan meminta para kepala daerah memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Kalau ada temuan selama bapak-bapak menjabat, segeralah tindaklanjuti," kata Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis di hadapan gubernur dan para bupati/wali kota se-Sulteng yang menghadiri acara penyerahan LKPD Tahun 2019 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Kamis.

Penyerahan LKPD 2019 dari pemprov dan sejumlah kabupaten/kota kepada BPK itu, dirangkai dengan acara berjudul "Pencerahan dan Peningkatan Wawasan Pengelolaan Keuangan Daerah".

Harry berharap, pada LKPD 2019, semua kabupaten dan kota di Sulteng sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari 14 entitas di Sulteng, LKPD Pemprov Sulteng sudah meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut, namun empat kabupaten masih diganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Provinsi lain semua kabupaten/kotanya sudah raih WTP, masa Sulteng kalah," kata Harry yang wilayah pemeriksaannya meliputi 18 provinsi dan 250 kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia.



Dia menjelaskan bila jajaran pemda bisa memperhatikan hasil temuan pemeriksaan serta melaksanakan dengan penuh tanggung jawab seluruh rekomendasi yang diberikan BPK, pasti daerah itu meraih WTP.

"WTP itu menunjukkan bahwa suatu entitas pemerintah telah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa temuan BPK tetap berlaku sampai 20 tahun lamanya.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan perlunya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujud akuntabilitas dan transparansi menuju kesejahteraan masyarakat.

"Langkah-langkah strategis itu, antara lain berupa peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah," katanya.

Ia menyatakan puas atas hasil pemeriksaan BPK, di mana LKPD Provinsi Sulteng berhasil meraih predikat WTP enam kali, sedangkan lima kali di antaranya secara berturut-turut.

"Tentu kami berharap opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019 dapat dipertahankan,”ujarnya.