Palu (ANTARA) - Panitia Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPRD Kota Palu meminta pemerintah kota setempat segera memenuhi dan merealisasikan kebutuhan atas hunian tetap korban gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.
"Surat Gubernur Sulteng yang ditujukan kepada wali Kota Palu terkait percepatan pembebasan lahan huntap untuk penyintas bencana likuefaksi Petobo harus segera direalisasikan," kata Anggota Panitia Khusus DPRD Palu Muslimun di Palu, Rabu.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola sebelumnya telah mengirim surat kepada Wali Kota Palu yang isinya meminta percepatan proses hibah lahan/tanah hunian tetap, yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan huntap tersebut melalui skema land consolidation pada Kantor Wilayah ATR/BPN.
Muslimun mengatakan Pemkot Palu harus segera menindaklanjuti surat tersebut, sebagai bentuk upaya memberikan kepastian atas kebutuhan penyintas terhadap hunian tetap.
"Penyintas bencana likuefaksi Petobo tidak mau pindah ke wilayah/kelurahan lain. Mereka inginkan relokasi di wilayah mereka sendiri," kata anggota Fraksi NasDem itu.
Menurut Muslimun, untuk memberikan kepastian lahan huntap penyintas likuefaksi Petobo, maka pemerintah perlu memastikan tapal batas wilayah antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang meliputi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, dan Desa Ngata Baru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
"Setelah batas wilayah ini diperjelas oleh pemerintah, lalu memastikan mengenai lahan yang belum bertuan atau yang belum ada pemiliknya, yang dapat digunakan untuk membangun huntap," sebutnya.
Lanjut dia, bila lahan di bagian timur Kelurahan Petobo (sebeleh timur lokasi pengungsian) telah ada yang memiliki atau telah bersertifikat, maka pemerintah perlu membebaskan lahan tersebut.
"Konsekuensinya pemerintah harus bebaskan lahan yang ada, bila lahan tersebut telah ada kepemilikannya," sebutnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu sedang mengupayakan membangun hunian tetap mandiri untuk korban bencana gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.
"Rencana pembangunan hunian tetap mandiri dibangun di lahan pribadi milik warga setempat selain hunian tetap di lahan pemerintah," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Singgi B Prasetyo.
Rencana pembangunan hunian bagi korban likuefaksi atau relokasi mandiri difasilitasi pemerintah maupun pihak swasta, saat ini masih dalam tahap pendataan oleh pemerintah kelurahan setempat sebagai langkah untuk memastikan jumlah yang ingin direlokasi mandiri.
Hunian tetap dibangun diawali dengan pendataan dan survei sebelum penetapan lokasi pembangunan.
Karena itu, pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak Pemkot memastikan agar proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi usai peristiwa bencana dapat terlaksana dengan baik.
"Proses pembangunan hunian tetap melibatkan lintas sektoral, salah satunya Badan Pertanahan Nasional/ATR," kata Singgi.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengupayakan pembangunan hunian bagi penyintas likuefaksi Petobo dan direncanakan 1.800 unit disiapkan menggunakan konsep rumah instan struktur baja atau Risba sebagai rumah tahan gempa.
Berita Terkait
Palu tata lingkungan huntap Petobo supaya tidak kumuh
Sabtu, 23 Maret 2024 15:14 Wib
PUPR serahkan 655 unit huntap dihuni korban likuefaksi Petobo Kota Palu
Rabu, 20 Maret 2024 18:53 Wib
Warga minta pemerintah perhatikan Taman Doyata Petobo
Selasa, 8 Agustus 2023 12:57 Wib
Area bekas likuifaksi akan dijadikan RTH
Kamis, 20 Juli 2023 19:22 Wib
Pemprov Sulteng harap DPR kawal pemulihan dampak gempa dan likuefaksi
Senin, 17 Juli 2023 15:38 Wib
Pemerintah Kota Palu apresiasi Bengkulu bantu bangun faskes pascabencana
Selasa, 21 Maret 2023 18:59 Wib
BP2P Sulawesi II segera bangun huntap untuk korban gempa Petobo
Minggu, 19 Februari 2023 19:48 Wib
BPN dan Pemkot Palu tuntaskan konsolidasi lahan huntap Petobo
Kamis, 15 Desember 2022 20:32 Wib