Menkeu: penerimaan perpajakan hingga Februari Rp178 triliun

id Perpajakan,Apbn,Pendapatan negara,Migas

Menkeu:  penerimaan perpajakan hingga Februari Rp178 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

Dari sisi perpajakan telah dikumpulkan Rp178 triliun, itu 9,5 persen dari target dan dalam hal ini tumbuh 0,3 persen
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan perpajakan sejak Januari hingga Februari 2020 sebesar Rp178 triliun atau 9,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 Rp1.865,7 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 0,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu sebesar Rp177,4 triliun dan meningkat dari Januari 2020 Rp84,66 triliun.

“Dari sisi perpajakan telah dikumpulkan Rp178 triliun, itu 9,5 persen dari target dan dalam hal ini tumbuh 0,3 persen,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA, di Jakarta, Rabu.

Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pajak termasuk PPh migas sebesar Rp152,9 triliun atau 9,3 persen dari target Rp1.642,6 triliun dan terkontraksi 5 persen dibandingkan Februari 2019 Rp160,9 triliun

“Pertumbuhan pajak turun 5 persen karena PPh migas Rp6,6 triliun, jadi kurs masih kuat namun lifting minyak lebih rendah, itu kenapa PPh migas kita drop sangat dalam atau terkontraksi 36,8 persen dibanding tahun lalu yang berhasil tumbuh 34,8 persen,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan pajak nonmigas yang realisasinya pada Februari 2020 Rp146,3 triliun turut mengalami kontraksi 2,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp150,4 triliun.

Penurunan pajak nonmigas diakibatkan oleh PPh nonmigas yang realisasinya untuk Februari 2020 Rp89 triliun turun 3 persen dibanding Februari tahun lalu Rp91,8 triliun dan PPN Rp55,9 triliun turun 2,7 persen dibanding periode sama 2019 Rp57,5 triliun.

Sementara untuk PBB yang realisasinya Rp300 miliar naik hingga 95 persen daripada Februari 2019 Rp200 miliar serta pajak lainnya Rp1 triliun yang merupakan 13,2 persen dari target APBN 2020 Rp7,9 triliun.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani perkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 alami tekanan
Baca juga: Menkeu: defisit anggaran akhir Februari 0,37 persen dari PDB
Baca juga: Menkeu belum ubah proyeksi petumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3 persen


“PPh impor mengalami penurunan sangat dalam dibanding tahun lalu ini karena impor kita negatif dan yang masih positif PPh OP tumbuh 18,8 persen. PPh badan terkontraksi 19,57 persen berarti kondisi korporasi Indonesia tertekan cukup dalam,” katanya.

Tak hanya itu, penerimaan perpajakan juga berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp25 triliun atau 11,2 persen dari target APBN 2020 Rp223,1 triliun dan meningkat 51,5 persen dibanding Februari 2019 Rp16,5 triliun.

Realisasi tersebut berasal dari cukai yang hingga Februari 2020 penerimaannya sebesar Rp19,1 triliun atau tumbuh 89,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp10,1 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp6 triliun.

Pajak perdagangan internasional yang 14 persen dari target APBN Rp42,6 triliun itu terkontraksi hingga 7,3 persen dibanding periode Februari tahun lalu Rp6,5 triliun.

Penurunan realisasi pajak perdagangan internasional disebabkan oleh bea masuk yang terkontraksi sebesar 5,7 persen yaitu Rp5,5 triliun dibanding periode sama 2019 Rp5,8 triliun.

Bea keluar pun turut terkontraksi hingga mencapai 22 persen yaitu realisasinya hanya Rp500 miliar sedangkan periode sama tahun lalu Rp600 miliar.

“Kita lakukan penertiban rokok ilegal bahwa legal dilindungi meskipun dalam porsi yang juga agak sulit sekarang karena daya beli turun,” kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mendorong penerimaan perpajakan yang salah satunya memberikan stimulus pada beberapa sektor.

“Contohnya sektor yang memberikan kontribusi untuk PPN. Jadi tidak hanya mengurangi tingkat defisit tapi juga memberikan dampak menjaga pajak khusus PPN akan terjaga,” kata Suryo.
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar