F-NasDem DPRD Sulteng dukung pemerintah batalkan UN

id NASDEM,IBRAHIM HAFID

F-NasDem DPRD Sulteng  dukung pemerintah batalkan UN

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng Ibrahim A Hafid. ANTARA/Muhammad Hajiji

Palu (ANTARA) - Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung kebijakan pemerintah membatalkan ujian nasional (UN) 2020 tingkat SLTA sederajat dan SLTP sederajat, sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan minimalisir dampak penyebaran COVID-19.

"Fraksi NasDem memandang bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk meminimalisir dampak dari bencana non-alam COVID-19," ucap Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Ibrahim A Hafid di Palu, Selasa.



Ibrahim Hafid mengemukakan, kebijakan Pemerintah Pusat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulteng, serta menyosialisasikan kepada sekolah-sekolah.

Langkah pemerintah membatalkan UN, kata dia, mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang meliputi keamanan dan kesehatan bersama.



Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan UN 2020 setelah melalui berbagai pertimbangan khususnya terkait wabah COVID-19.

“Setelah kami pertimbangkan dan diskusi dengan Presiden dan instansi di luar, kami putuskan membatalkan Ujian Nasional 2020,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim setelah rapat melalui Video Conference yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik Kebijakan UN Tahun 2020 di Jakarta, Selasa.



Alasan pembatalan tersebut yang pertama atas prinsip dasar Kemendikbud yakni keamanan dan kesehatan siswa-siswa.

Mendikbud mengatakan, keamanan keluarga siswa-siswi jika UN tetap dilaksanakan di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan risiko kesehatan.

“Bukan hanya untuk siswa-siswa tapi juga keluarga dan kakek nenek karena jumlah sangat besar delapan juta yang tadinya dites UN,” kata Nadiem.

Oleh karena itu, ia menegaskan tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga sehingga UN dibatalkan untuk 2020.

“Kita juga sudah tahu UN bukan untuk syarat kelulusan atau syarat seleksi masuk jenjang pendidikan tinggi, saya rasa di Kemendikbud, lebih banyak risikonya daripada benefit untuk lanjutkan UN,” katanya.

 
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar