Palu (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Sipil Sulteng Bergerak mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan bantuan pangan kepada para penyintas bencana 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong yang tinggal di hunian sementara (huntara) selama masa pemberlakuan pembatasan sosial atau social distacing untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19.
"Khususnya pengungsi korban bencana yang tidak punya pekerjaan tetap. Setelah beberapa hari pemberlakuan soscial distancing mereka makin sulit memenuhi kebutuhan pangannya karena tidak punya pekerjaan," kata Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu di Palu, Sabtu.
Ia menjelaskan mereka berbeda dengan masyarakat yang mampu secara ekonomi. Di tengah ketidakpastian penanganan pascabencana, mereka harus membatasi diri keluar dari huntara atau tenda darurat karena wabah COVID-19.
Mestinya dari awal pemerintah daerah memiliki langka strategis untuk memberikan layanan khusus agar mereka bisa bertahan hidup selama pemberlakuan social distancing.
"Kami sangat mendukung langkah Pemprov Sulteng melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 melalui social distancing, tetapi juga mesti menjamin kebutuhan pokok para penyintas yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan huntara, termasuk rakyat miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap," ujarnya.
Menurutnya pemberian pangan secara gratis merupakan salah satu strategi untuk mencegah warga keluar dari rumahnya.
“Para penyintas itu tidak akan keluar dari lingkungannya selama kebutuhan pokoknya terpenuhi," ujarnya.
Selain itu ia meminta pemerintah provinsi dan daerah agar selayaknya memberikan layanan kesehatan gratis bagi penyintas yang melakukan social distancing di huntara dan tenda-tenda darurat.
“Tidak cukup hanya imbauan untuk menjaga kesehatan tubuh, karena lagi-lagi mereka berbeda dengan warga yang mampu secara ekonomi. Pemeritah harusnya memberikan layanan kesehatan gratis, termasuk rapid test COVID-19. Pemda harus jemput bola," tambahnya.
