DPRD nilai Pemkab Sigi tidak serius tangani COVID-19

id DPRD SIGI,KOMISI KESRA DPRD SIGI,FRAKSI NASDEM,NASDEM,PEMKAB SIGI,CORONA,COVID,penanganan corona,virus corona,corona,cov

DPRD nilai Pemkab Sigi tidak serius tangani COVID-19

Pemkab Sigi membangun posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. (ANTARA/HO/Humas Pemkab Sigi)

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Ketua Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Sigi, Imran Latjedi di Sigi, Minggu, menilai pemerintah daerah setempat tidak serius mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona penyebab COVID-19.

"Meningkatnya orang dalam pemantauan (ODP), maka saya selaku Ketua Komisi Satu Bidang Kesra dan Pemerintahan menilai Pemda sigi tidak serius perangi penyebaran COVID-19 di daerahnya," ucap Imran Latjedi.

Imran yang merupakan politisi Partai NasDem mengemukakan banyak anggaran yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk maksimalkan pencegahan penyebaran  COVID-19.

"Soal anggaran sangat banyak yang bisa digunakan asalkan tetap mengacu pada peraturan yang ada," sebutnya.

Komisi Kesra dan Pemerintahan berharap Pemda Sigi mengambil langkah tegas dan serentak menghentikan semua kegiatan, agar masyarakat berdiam di rumah selama 14 hari menjalani.

Selama berdiam di rumah, sebut dia, Pemda Sigi harus menyediakan kebutuhan atas bahan pokok bagi masyarakat di daerah itu.

"Tak ada lagi langkah yang ampuh selain benar-benar serempak dan kompak dalam 14 hari saja kita warga Sigi tak ada aktivitas, cukup di rumah, berjemur tiap pagi, konsumsi makanan yang bergizi serta mengkonsumsi makanan atau minuman tradisional yang dianjurkan untuk mencegah virus maka Insya Allah kita akan terbebas," ujarnya.

Menurut dia, langkah itu disamping akan membebaskan ODP, juga mengantisipasi bertambahnya ODP di Sigi. 
Hal itu butuh keberanian seorang kepala daerah kalau berjuang dan mengabdi pada rakyat jangan tanggung-tanggung dan jangan sayang-sayang anggaran.

"Semua sudah ada petunjuk dari pusat dan kalau serius tak butuh waktu lama, untuk tangani hal ini. Tetapi karena pengawasan longgar dan tidak ketat juga,  karena tidak kompak dalam memerangi maka akan berbahaya. Jika semakin berlarut semakin banyak yang tak terdeteksi akibatnya kita akan kewalahan pada penyediaan fasilitas dan APD nantinya yang biayanya jauh lebih besar," sebut Imran.

Ia menambahkan, efek parahnya lagi ketika wabah COVID-19 semakin luas penularannya, maka ketakutan masyarakat meningkat. Dengan demikian roda ekonomi kita perlahan lumpuh, maka harga pun akan menanjak.
Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta meninjau pelayanan dan kesiapsiagaan gugus tugas di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. (ANTARA/HO/Humas Pemkab Sigi)