"Kami akan melakukan rapat dengan Himpunan Nelayan Sulteng, serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Dinas Cipta Karya dan Pengairan, Balai Cipta Karya, Pemda Kota Palu," ucap Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Sonny Tandra, di Palu, Rabu.
Rapat itu, kata Sonny Tandra, untuk mendengar keinginan nelayan, sekaligus sosialisasi pembangunan tanggul yang dianggap telah mengakomodir keinginan nelayan pesisir Teluk Palu.
Sonny Tandra selaku Ketua Komisi III DPRD Sulteng bersama Pemerintah Sulteng, Balai Wilayah Sugai Sulawesi III, dan pelaksana proyek pembangunan tanggul pesisir Teluk Palu, PT Adhi Karya, melakukan peninjauan proyek tersebut, Rabu.
Peninjauan itu berkaitan dengan desakan nelayan pesisir Teluk Palu, yang mendesak agar pembangunan tanggul itu dihentikan sementara, menunggu adanya mediasi yang dilakukan oleh DPRD Sulteng melibatkan pihak nelayan dan pelaksana proyek.
Sonny yang merupakan politisi Partai NasDem mengemukakan, berdasarkan informasi yang didapat dalam peninjauan itu bahwa, pembangunan tanggul mengakomodir kebutuhan nelayan.
Salah satunya, sebut dia, pemerintah dan pihak pelaksana proyek tetap menyediakan empat tempat tambatan perahu bagi nelayan.
"Hasilnya dalam peninjauan itu bahwa, dalam pembangunan tanggul itu proyek sudah mengakomodir keluhan nelayan, karena akan disiapkan empat tempat tambatan perahu sekaligus di bangun dermaganya, dan ada empat TPI juga, tapi TPI di bangun oleh Balai Cipta Karya," ujarnya.
Dalam peninjauan itu, ia turut mempertanyakan sejauh mana pembangunan tanggul Teluk Palu.
Berkaitan dengan pertanyaan itu, Kepala Balai Sungai Sulawesi III, Feriyanto Pawenrusi, menjelaskan bahwa pembangunan Tanggul Teluk Palu ini dibangun dengan panjang tujuh kilo meter sepanjang Teluk Palu, terhitung mulai Kelurahan Silae hingga - Kelurahan Talise.
