Legislator minta Pemda di Sulteng percepat pemulihan penyintas gempa

Palu (ANTARA) - Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Ibrahim A Hafid meminta pemerintah daerah di Sulteng mempercepat pemulihan penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.

"Jangan ditunda-tunda kegiatan dan upaya terkait pemulihan penyintas. Apa yang menjadi hak mereka jangan ditunda," ucap Ibrahim A Hafid di Palu, Jumat.

Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng itu menilai, dua kali puasa atau bulan suci Ramadhan, penyintas bencana 28 September 2018 masih melaluinya di hunian sementara (huntara) bahkan ada yang masih berada di tenda-tenda pengungsian karena hunian tetap belum kunjung selesai.

Hal ini, sebut dia, seharusnya menjadi pukulan bagi pemerintah atas kurang tanggap dan lambannya dalam melakukan pemulihan setelah bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.

"Tahun 2020 adalah tahun kedua setelah gempa, tsunami dan likuefaksi. Penyintas masih berada di tenda dan di huntara," sebutnya.



Pascabencana, sebut Ibrahim, penyintas bencana alam itu berhadapan dengan masa-masa sulit karena kehilangan sanak saudara, keluarga, tempat tinggal dan lapangan pekerjaan serta harta benda mereka.

Kini di tahun 2020, wabah pandemi virus corona atau COVID-19 mengancam. Penyintas bencana yang berada di lokasi pengungsian tinggal di tenda hunian sementara ikut terancam.

"Sampai kapan mereka harus menjalani hari-hari dengan kesulitan ini," kata Ibrahim dengan nada tanya.

Dia mendesak Pemprov Sulteng dan pemerintah di daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi untuk segera meralisasikan jaminan hidup bagi penyintas. Penyintas sangat membutuhkan jaminan hidup, untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Ia juga mendesak agar pemerintah segera merealisasikan atau mencairkan dana stimulan untuk perbaikan rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.



"Dana ini sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat lewat Kementerian Keuangan sejak tahun 2019 dan sekarang sudah ada di daerah terdampak bencana," sebutnya.

Penyaluran dan pencairan dana stimulan tahap dua ini masih rendah, terutama Kota Palu baru mencapai sekitar 18,81 persen. Selanjutnya penyaluran dana stimulan di Kabupaten Sigi 39,80 persen, Parigi Moutong 43,63 persen dan Donggala 58,47 persen.

Padahal Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan telah menandatangani dan memberikan dana hibah senilai Rp1,9 triliun yang diserahkan kepada Wali Kota Palu, Bupati Donggala, Sigi dan Parigi Moutong pada Oktober 2019.

Peruntukkan dana hibah tersebut, keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan, masing-masing akan mendapatkan uang bantuan senilai Rp50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta.

Ibrahim Hafid juga mendesak agar pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap, agar penyintas segera memiliki hunian tetap dan tidak lagi di huntara atau di tenda-tenda.