Presiden Donald Trump bantah laporan rencana pemecatan menkes

id PresidenAmerika Serikat DonaldTrump,bantah pemecatan,Menteri Alex Azar

Presiden Donald Trump bantah laporan rencana pemecatan menkes

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendengarkan saat rapat dengan eksekutif bidang kesehatan di Cabinet Room Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis/AWW/djo)

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu membantah laporan bahwa dia  berencana memecat  Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) Alex Azar.

Trump menambahkan Alex Azar  melakukan "pekerjaan yang sangat baik".

Pada Sabtu Wall Street Journal dan Politico melansir bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk mengganti Azar, lantaran kesalahan awal dalam menangani pandemi COVID-19.

"Laporan bahwa Menteri HHS @AlexAzar bakal dipecat oleh saya adalah Berita Bohong," cuit Trump. "Alex melakukan pekerjaan yang sangat baik".

WSJ, yang mengutip enam orang yang akrab dengan pembahasan tersebut, melaporkan bahwa frustrasi terhadap Azar muncul tetapi pemerintah enggan membuat perubahan besar saat negara itu sedang berupaya menghentikan penyebaran virus, yang telah menelan lebih dari 53.000 korban jiwa di AS dan menginfeksi hampir 1 juta orang.

Juru bicara Gedung Putih, Judd Deere, pada Sabtu membantah laporan tersebut dan mengatakan HHS di bawah Azar terus memimpin dalam sejumlah prioritas presiden.

Reuters pekan lalu melaporkan bahwa Azhar, pengacara berusia 52 tahun sekaligus mantan eksekutif industri obat-obatan, menunjuk seorang ajudan dengan pengalaman kesehatan masyarakat yang minim untuk menjadi ketua tanggapan harian COVID-19, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Ajudan tersebut menjalankan usaha pembiakan anjing sebelum bergabung dengan departemen.

Dua lembaga yang diawasi oleh Azar sebagai Menteri HHS, yakni Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS dan Administrasi Makanan dan Obat-obatan, tak mampu melakukan tes yang layak selama lima pekan setengah, bahkan saat negara-negara lain dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaksanakan tes mereka sendiri.

Sumber: Reuters