Pemerintah pantau pergerakan mudik WNI dari luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus memantau pergerakan Warga Negara Indonesia dari luar negeri yang akan mudik ke Indonesia jelang musim Lebaran tahun ini baik dari jalur darat, laut, dan udara sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dari pergerakan manusia.

"Kita akan perkuat koordinasi, bahkan hingga ke Pemerintah Daerah sehingga siap mengantisipasi kedatangan WNI yang kita prediksi jumlahnya masih akan banyak," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperkirakan akan ada kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali dari luar negeri terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri.

Data BP2MI menyebutkan sebanyak 15.429 PMI diperkirakan akan kembali ke Tanah Air, ditambah dengan prediksi kepulangan PMI yang habis kontrak antara bulan April-Mei tahun ini diperkirakan mencapai 37.075 orang.



Menurut Muhadjir, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses kepulangan WNI tersebut. Di antaranya pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan yang sama bagi WNI/PMI/ABK yang datang melalui jalur darat, laut, ataupun udara.

Selain itu, diperlukan tempat penampungan atau karantina di setiap titik-titik kedatangan. Hal itu harus dilakukan untuk memastikan kesehatan para WNI sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

"Hal ini harus betul-betul kita perhatikan. Kapal TNI kita siap mengantar mereka ke pelabuhan masing-masing tujuan, namun setelah itu Pemda setempat dimohon untuk tanggung jawab mengawal mereka hingga ke kampung halaman," kata Menko PMK saat memimpin Rapat Tingkat Menteri mengenai Antisipasi Kepulangan WNI dari Luar Negeri melalui telekonferensi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat mengenai pentingnya koordinasi dengan daerah terutama menyangkut kedisiplinan dalam melaksanakan karantina mandiri. Dia mempertimbangkan adanya kemungkinan risiko kasus positif COVID-19 dari luar negeri terhadap para WNI tersebut.

"Kita perlu menjaga agar imported cases atau kasus yang diperoleh dari luar tidak meledak. Karena beberapa negara cukup banyak yang sudah mengalaminya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan penguatan setiba di Tanah Air," kata Retno. Di samping itu Retno menekankan prinsip kepulangan WNI dilakukan secara mandiri, kecuali jika keselamatan dan keamanan para WNI terancam.

Lebih lanjut, evakuasi atas biaya negara dilakukan sebagai langkah terakhir. Turut hadir dalam rapat tersebut Menaker, Mendagri, Menhub, Kepala BP2MI, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, beserta para pendamping.*