Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
Namun, apabila dihadapkan dengan satu pilihan, maka Presiden Jokowi lebih menginginkan bansos didistribusikan dengan cepat.
"Presiden mengatakan harus cepat dan tepat, tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat dulu," ujar Mahfud, di Jakarta, Minggu.
Mahfud mengatakan, penyaluran bansos harus segera dilakukan tanpa terhalang masalah administrasi kependudukan.
Hal itu disampaikan berkaitan adanya masyarakat yang membutuhkan bansos, tetapi tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau alamat tempat tinggal yang jelas.
Situasi semacam itu, kata dia, kerap terjadi pada warga miskin di perkotaan.
"Semuanya diberi. Mungkin karena orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi," ujar dia lagi.
Adapun terkait pendataan, dia mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan terpisah.
"Soal pembukuannya nanti. Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan KTP dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk mendapatkan itu," kata Mahfud pula.
Baca juga: CSIS: Skema bantuan sosial Covid-19 bisa lebih dioptimalkan
Baca juga: Mensos: mekanisme pendataan penerima bansos diserahkan kepada daerah
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan seluruh bansos COVID-19 disalurkan pekan ini
Baca juga: Menkeu: Bansos akan segera dicairkan lebih cepat
Mahfud MD tegaskan Presiden minta agar bansos cepat disalurkan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Presiden mengatakan harus cepat dan tepat, tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat dulu
