Ali Masykur Minta BPK Tingkatkan Audit Lingkungan

Palu,   (antarasulteng.com) - Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan sedunia Ali Masykur Musa meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah agar mulai mengaudit pengelolaan lingkungan di daerah khususnya terkait dengan pertambangan.

Anggota BPK RI mengemukakan hal itu di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bersama jajarannya dan jajaran BPK Perwakilan Sulawesi Tengah dalam tatap muka di lingkungan kantor gubernur setempat di Palu, Kamis.

Dia mengatakan sudah saatnya meningkatkan audit pertambangan di daerah khususnya di Sulawesi Tengah karena daerah ini sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan APBD 2012.

Ali Masykur mengatakan akibat tidak dikontrolnya pengelolaan pertambangan secara baik banyak kebocoran uang negara akibat kekurangan bayar pajak dari izin usaha pertambangan yang diterbitkan pemerintah.

"Pada tahun pertama (2009/2010) saya di BPK, dari 60 perusahaan pemegang IUP saya menemukan kekurangan bayar Rp1,2 triliun," katanya.

Dia mengatakan setelah tahun kedua di BPK kekurangan pembayaran tersebut sudah berkurang hampir separuh dari tahun sebelumnya.

Ali Masykur mengatakan jika kasus pertambangan tersebut diselamatkan pendapatan negara bisa lebih banyak bahkan bisa menyentuh Rp2.000 triliun.

Dia mengatakan semakin banyak pemasukan untuk negara maka semakin banyak pula dana yang bisa ditransfer ke daerah melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang mengobral IUP sehingga perlu ditertibkan melalui mekanisme verifikasi (clear and clean) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Ali Masykur khawatir jika tidak ada kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam di tanah air, maka sumber daya alam tersebut bisa habis dan menempatkan Indonesia sebagai negera impor energi dan mineral.

Kondisi ini kata dia bisa menggerus devisa negara. Di sektor minyak saja kata dia, setiap hari negara ini terpaksa harus mengimpor minyak 600 ribu barel per hari.

Dia meminta kepada pemerintah daerah agar tidak menghabiskan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. (skd)