Palu (ANTARA) - Fraksi NasDem di DPRD Sulawesi Tengah meminta Pemprov Sulteng dan pemerintah 12 kabupaten dan satu kota provinsi itu segera menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
"Tidak boleh ada warga yang berhak menerima, namun tidak bisa menerima atau tidak diberikan dengan berbagai alasan," ucap Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng Ibrahim Hafid di Palu, Senin (11/5).
Sejak Maret 2020, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19. Anggaran tersebut dikucurkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha dan lain-lain.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial se-Indonesia, yang di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, program sembako dan lainnya.
Karena itu, ia mendesak Pemprov Sulteng untuk segera melakukan pemuktahiran data penerima bantuan, melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
Ibrahim mengaku mendapat kabar bahwa ada warga di Kabupaten Parigi Moutong, tergolong sebagai warga ekonomi menengah ke bawah, namun tidak mendapat bantuan jaring pengaman sosial.
Alasan tidak diberikan, sebut Ibrahim, karena warga itu tidak memiliki kartu identitas penduduk.
"Mestinya, pemerintah daerah membantu warga tersebut agar segera memiliki identitas resmi dan mendapat bantuan. Bukan malah tidak memberikan bantuan itu," sebutnya.
Dia menegaskan pemberian bantuan jaring pengaman sosial di tengah adanya penyebaran virus corona jenis baru, menjadi satu fokus perhatian Partai NasDem.
"Kami akan mengawal ini hingga bantuan ini sampai kepada masyarakat yang berhak menerima," kata Ibrahim.
Di Sulteng, Ketua DPRD dijabat oleh politikus Partai NasDem Dr Hj Nilam Sari Lawira, yang merupakan istri dari Waketum DPP NasDem Ahmad Ali.
Karena itu, ia menegaskan Fraksi NasDem akan memaksimalkan fungsi legislatif untuk kepentingan masyarakat.
Terkait bantuan jaring pengaman sosial, Fraksi NasDem akan meminta data jumlah bantuan dari setiap jenis bantuan pengaman sosial, serta jumlah penerimanya.
"Prinsipnya, tidak boleh ada warga yang berhak menerima bantuan, namun tidak menerima karena tidak diberikan. Kami, akan kawal ketat bantuan ini," ujarnya.
Baca juga: NasDem beri bantuan APD untuk Dokter-perawat di Sulteng
Baca juga: NasDem santuni 10 ribu WNI di Malaysia
Baca juga: NasDem bagikan 70 ribu masker untuk cegah corona di 13 daerah Sulteng
Fraksi NasDem: pemda segera salurkan bantuan sosial
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng Ibrahim Hafid (ANTARA/Muhammad Hajiji)
Tidak boleh ada warga yang berhak menerima, namun tidak bisa menerima atau tidak diberikan dengan berbagai alasan
