DPRD Parimo: Penerima bansos harus sesuai kriteria

id Dprd, parigi moutong, bansos

DPRD Parimo: Penerima bansos harus sesuai kriteria

Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. ANTARA/Moh Ridwan

Parigi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengatakan warga penerima bantuan sosial harus sesuai kriteria.

Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, di Parigi, Senin mengatakan sejumlah kecamatan di kabupaten itu ditemukan masih ada penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST) termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak sesuai kriteria atau bukan orang kurang mampu.

"Mereka yang tidak berhak justru terdaftar sebagai penerima manfaat, itu artinya tidak tepat sasaran," ujar dia.

Politisi Partai NasDem ini mengemukakan, pembaharuan data oleh pemerintah setempat perlu, agar bantuan tersebut betul-betul menyasar warga kurang mampu.

Menurut Sayutin, data yang disajikan pihak eksekutif justru dinilai masih banyak warga miskin di daerah itu, oleh karenanya perlu dimutakhirkan kembali agar tidak terjadi tumpang tindih data.

"Pemerintah setempat masih mengacu pada data tahun 2015, sebenarnya verifikasi data perlu dilakukan setiap tahun agar data tidak stagnan," kata dia menambahkan.

Apa lagi di tengah wabah COVID-19, tidak menutup kemungkinan ada warga yang kehilangan mata pencaharian, sehingga secara tidak langsung angka kemiskinan bisa saja bertambah.

Olehnya, DPRD melalui panitia khusus (Pansus) COVID-19 berkomitmen mengawal penggunaan anggaran yang telah di realokasi untuk penanganan wabah tersebut, termasuk mengawal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan perubahan data kemiskinan.

"Ini menjadi tugas kita bersama mensejahterakan masyarakat. Sehingga data kemiskinan harus disajikan dalam bentuk riil, agar ke depan intervensi program pemerintah jelas dan terarah," ucap Sayutin.

Saat ini anggaran yang telah di realokasi untuk kegiatan pencegahan, penanganan dan penanggulangan COVID-19 sekitar Rp26 miliar termasuk di dalamnya dana jaring pengaman sosial yang dialokasikan sebesar Rp4 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parigi Moutong tahun 2020 senilai Rp1,6 triliun.

 
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar