Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPR RI Mulyadi menyatakan pemerintah perlu memiliki peta jalan baru yang lebih tepat dalam rangka menyelamatkan kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
"Pemerintah harus memiliki peta jalan baru sebagai respon terhadap dua konsentrasi, penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi," kata Mulyadi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Namun, Mulyadi juga menuturkan bahwa Pemerintah melalui Gugus Tugas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan harus diapresiasi karena sudah luar biasa menjadi garda terdepan bersama tim medis menangani pandemi tersebut.
Menurut dia, penyelamatan korban COVID-19 dan upaya mengurangi penyebaran virus tersebut, berarti pula menyelamatkan sosial ekonomi di dalam negeri.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan, pemerintah yang sudah mendapatkan payung hukum dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU, harus lebih fokus merealokasi anggaran dan program di setiap kementerian.
"Realokasi dan refocusing harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam setiap kebijakan anggaran, termasuk tentunya menetapkan program prioritas anggaran serta harus bisa dipertanggungjawabkan. Skala prioritas tentu yang terkait penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya bisa menyelamatkan masyarakat," ucapnya.
Ia juga mengingatkan terhadap beberapa indikasi seperti gelombang aliran kapital asing, terkoreksinya nilai rupiah, dan harga bahan pokok yang cenderung naik, yang perlu menjadi perhatian.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memproyeksi total dana penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak wabah COVID-19 mencapai Rp641,17 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial, subsidi bunga hingga insentif bagi UMKM.
Untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dukungan sebesar Rp15,1 triliun terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp9,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp1 triliun.
Selain pemulihan ekonomi, temu konsultasi juga membahas mitigasi COVID-19 dan isu kesehatan termasuk mempersiapkan sistem kesehatan nasional.
Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021, reformasi kesehatan menjadi perhatian termasuk fokus reformasi perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan juga reformasi terkait ketahanan pangan.
Berita Terkait
Pemkot Palu sita sebanyak 49 tabung elpiji bersubsidi dari pengecer
Kamis, 18 April 2024 22:35 Wib
Pemkot-Palu terbitkan aturan terkait distribusi elpiji subsidi
Rabu, 17 April 2024 16:38 Wib
Ekonom: Pemerintah jaga pertumbuhan ekonomi dukung stabilitas rupiah
Selasa, 16 April 2024 10:50 Wib
Pemkab Sigi jadikan jalan Bora-Pandere kawasan ekonomi baru
Jumat, 5 April 2024 18:51 Wib
Pemprov Sulteng dan Sesneg sepakat bentuk timsus Perpres P3SEN
Kamis, 4 April 2024 20:21 Wib
Bank Indonesia promosikan tenun khas Sulteng lewat IFW sebagai kampanye Gernas BBI
Selasa, 2 April 2024 4:08 Wib
Indosat kampanyekan berkah Ramadhan, gerakan sosial dan pemberdayaan ekonomi
Jumat, 29 Maret 2024 11:45 Wib
Presiden sebut maritim kunci perkembangan ekonomi Indonesia
Rabu, 27 Maret 2024 13:27 Wib