FPKS DPR RI minta pemerintah lindungi WNI di AS

id FPKS,Kerusuhan AS

FPKS DPR RI minta pemerintah lindungi WNI di AS

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. ANTARA/dokumentasi pribadi

Mengingat kerusuhan meluas di berbagai kota besar di AS penting bagi KBRI kita untuk memberikan peringatan dini kepada warga negara Indonesia di AS agar waspada dan menjaga diri dari ancaman kolateral kerusuhan yang terjadi. KBRI harus jamin keselama
Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Amerika Serikat melindungi warga negara Indonesia  di negara tersebut terkait dengan kerusuhan yang dipicu aksi unjuk rasa atas kematian warga kulit hitam Goerge Floyd meluas di negara tersebut.

Jazuli Juwaini menekankan perlunya peringatan dini (early warning) dan pengamanan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

"Mengingat kerusuhan meluas di berbagai kota besar di AS penting bagi KBRI kita untuk memberikan peringatan dini kepada warga negara Indonesia di AS agar waspada dan menjaga diri dari ancaman kolateral kerusuhan yang terjadi. KBRI harus jamin keselamatan WNI," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, saat ini AS sendiri masih menerapkan protokol penanganan COVID-19, kerumunan akibat unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dan meluas di kota-kota AS dikhawatirkan memperparah penyebaran virus corona di negara tersebut.

Ia memandang perlu KBRI di AS membuat peringatan tegas agar semaksimal mungkin mencegah WNI keluar dari rumah serta mengaktifkan seluruh saluran komunikasi kedaruratan agar posisi dan kondisi WNI dapat dipantau secara cepat dan tepat.

Jazuli yang juga anggota Komisi I DPR RI berharap pemerintah atau otoritas AS dapat mengatasi permasalahan dengan baik sehingga kerusuhan dapat diredam.

"Kerusuhan dan konsentransi masa di tengah pandemi ini jelas menyebabkan dampak ganda," ujarnya.

Kejadian itu, menurut dia, juga menjadi pelajaran bagi Indonesia agar di tengah pandemi semua pihak berhati-hati dan tidak menimbulkan kontroversi, baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan, termasuk dalam penegakan aturan sehingga tidak menyulut emosi massa, unjuk rasa, dan konsentrasi massa.
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar