MUI Palu: Tokoh agama berperan penting putuskan rantai COVID-19

id MUI Palu,Prof Zainal Abidin MAg,edaran kemenag,covid-19

MUI Palu: Tokoh agama berperan penting putuskan rantai COVID-19

Ketua MUI Palu Prof Dr KH Zainal Abidin MAg (ANTARA/Istimewa)

Palu (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Prof Dr KH Zainal Abidin MAg, di Palu, Selasa mengemukakan tokoh agama di semua agama memiliki peran penting untuk membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran virus corona jenis baru COVID-19.

"Tokoh agama, umat beragama, berkontribusi dalam penghentian penyebaran atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bukan berkontribusi menyebarkan virus corona itu," ucap Prof Zainal Abidin yang juga Ketua FKUB Sulteng itu.

Pernyataan Prof KH Zainal Abidin MAg itu dikemukakan berkaitan dengan terbitnya Surat Edarah Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi.

Prof Zainal yang merupakan Guru Besar sekaligus Rektor Pertama IAIN Palu itu mengemukakan edaran Kementerian Agama membentuk kedisiplinan umat beragama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menjga agar dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan, umat beragama akan merasa aman, nyaman dan terhindar dari virus tersebut.

"Karena itu, edaran tersebut sekaligus membuat pengurus masjid, pegawai syara, intens memantau kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan di masjid, sekaligus kegiatan ibadah. Yang dipantau ialah standar protokol kesehatan yang pelaksanaannya," ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, MUI Kota Palu belum menindaklanjuti-nya. Hal itu karena, MUI menunggu status Kota Palu dalam penanganan pandemi corona oleh pemerintah setempat.

"MUI butuh kepastian dari Pemkot Palu, apakah Kota Palu saat ini masih termasuk zona merah atau seperti apa. MUI masih menunggu dari Pemkot Palu mengenai hal itu," sebutnya.

Pertimbangan itu karena dalam edaran tersebut juga mencantumkan dan menekankan hal itu dalam ketentuannya.

Sebagaimana yang tercantum dalam poin satu "rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka r-naught/ro dan angka effectiue reproduction number, berada di kawasan/lingkungan yang aman dari COVID- 19.  Hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman covid dari ketua gugus tugas provinsi/ kabupaten/ kota/ kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi.
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar