Jokowi: Membentuk SDM unggul bukan berdasarkan ilmu masa lalu

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan proses pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul pada masa depan bukan berdasarkan ilmu masa lalu, namun bersumber pada pandangan masa yang akan datang.

"Pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan ilmu yang dibentuk berdasarkan masa lalu, tapi tren masa depan," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas dengan tema "Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020 - 2035" melalui "video conference" bersama dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.


"Untuk itu, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan untuk jadi perhatian semuanya, karena cara bekerja pada masa depan akan jauh berbeda dengan yang dialami hari ini," tambah Presiden.

Presiden meminta agar para menterinya melakukan perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan.

"Seperti di Australia, untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea (Selatan) untuk pendidikan tinggi," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia, mulai dari disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor, baik penerapan otomatisasi, "artificial intelligence", "big data", "internet of things" dan hal lainnya.


"Kita juga harus mengantisipasi perubahan demografi, profil sosial ekonomi dari populasi, termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan, hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini," tambah Presiden.

Contoh perubahan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah pembelajaran jarak jauh, percepatan digitalisasi hingga "less contact economy".

"Banyak negara di dunia sudah mulai mengadaptasi sistem pendidikan mereka, baik itu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perubahan besar yang ada," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta ada target-target terukur mengenai angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

"Saya kira kita buat targetnya yang tinggi saja biar kita optimistis, biar kita semangat. Kemudian seperti apa target untuk hasil belajar berkualitas baik untuk perbaikan kualitas guru, perbaikan kurikulum, maupun infrastruktur sekolah dan bagaimana mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata," tutur Presiden.

Presiden Joko Widodo menginginkan target yang tinggi untuk dunia pendidikan Indonesia dalam peta jalan 2020-2035 bagi sumber daya manusia (SDM) unggul di Tanah Air dan perlunya ada target yang terukur termasuk target angka partisipasi untuk setiap jenjang pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Selain itu, Presiden juga menginginkan ada wujud target untuk hasil belajar yang berkualitas. “Seperti apa target untuk hasil belajar berkualitas, baik untuk perbaikan kualitas guru, perbaikan kurikulum, maupun infrastruktur sekolah,” katanya.

Kepala Negara menginginkan adanya distribusi pendidikan inklusif yang merata di seluruh Tanah Air, dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak karena reformasi pendidikan tidak hanya ditentukan keberhasilannya oleh satu kementerian saja.

“Tapi juga memerlukan dukungan, komunitas pendidikan, dukungan dari Kementerian/Lembaga, masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan dengan swasta,” katanya.