Apindo Sulteng duga lonjakan pembayaran listrik karena ulah oknum petugas PLN

Palu (ANTARA) - Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah, Achrul Udaya menduga terjadinya lonjakan pembayaran rekening listrik di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah yang banyak dikeluhkan konsumen karena ulah oknum petugas pencatat meteren listrik.

"Kemungkinan besar petugas hanya mengira-ngira saja dari jauh," kata Achrul, di Palu, Jumat, menanggapi keluhan banyak konsumen karena pembayaran rekening listrik mereka tiba-tiba melambung tinggi.

Kasus ini tidak hanya dialami konsumen di Kota Palu dan daerah sekitarnya, tetapi hampir seluruh daerah di provinsi itu.

Achrul mengatakan, PLN perlu melakukan pembinaan kembali terhadap para petugas pencatat meter di lapangan agar mereka benar-benar mendatangi rumah warga dan mencatat dengan benar sesuai angka yang tertera dalam meteran KWh.

"Jangan hanya mereka-reka karena tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen," kata dia.

Ia mengaku pernah mengalami kasus yang sama pada beberapa tahun lalu dimana tagihan rekening listrik tiba-tiba melonjak hingga mencapai Rp11 juta, padahal normalnya hanya Rp5 juta.

Namun setelah konsumen melakukan komplain, PLN selalu menjawab bahwa kenaikan itu karena pemakaian daya meningkat.

"Daya 450VA yang normalnya sekitar Rp30 ribu, tiba-tiba naik hingga Rp200 ribu. Itu tidak masuk akal," kata Achrul.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada kesalahan pencatatan meter KWh oleh petugas pencatat meter.

Apalagi kata dia, di masa pandemi COVID-19 tiga bulan terakhir ini dimana aktivitas masyarakat terbatas. 

Masyarakat dilarang banyak beraktivitas di luar dan tinggal di rumah saja sehingga diduga petugas pencatat meteran KWh juga tidak melakukan pencatatan.

"Saya yakin mereka tidak akan datang ke rumah-rumah. Mereka hanya melakukan pencatatan jarak jauh dengan mengira-ngira saja," ujar Achrul.

Dimasa new normal ini, kata Achrul, PLN sebaiknya kembali melakukan perbaikan managemen agar masyarakat tidak lagi dirugika dengan cara-cara seperti yang sudah dilakukan selama ini.

Dia juga meminta agar PT PLN di pusat sampai daerah diaudit oleh tim independent.

"DPR yang membidangi BUMN agar mendorong PT PLN untuk diaudit," katanya.

PLN juga diharapkan terus  meningkatkan mutu layanan pasokan listrik kepada masyarakat karena hingga kini masih banyak masyarakat yang belum menikmati penerangan listrik, terutama di desa-desa terpencil.

Pembangunan listrik di desa perlu digenjot agar listrik bisa dinikmati semua masyarakat.

Di Sulteng, kata Achrul, masih banyak desa belum menikmati penerangan listrik padahal listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Dia mencontohlan, di Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi hingga kini belum menikmati penerangan listrik dari PLN. Di Kecamatan Pipikoro terdapat 19 desa, rata-rata belum menikmati listrik PLN.

Mereka selama ini hanya menggunakan penerangan dari mesin genset dan bahkan masih banyak warga yang hanya menggunakan lentera untuk mengusir kegelapan malam.