NATO Ingin Kirim Pengamat Internasional Ke Ukraina

id nato

NATO Ingin Kirim Pengamat Internasional Ke Ukraina

Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen (REUTERS)

Kami mendesak kedua pihak untuk segera mencari penyelesaian damai melalui dialog, melalui pengiriman pengamat internasional di bawah naungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OSCE
Brussels (antarasulteng.com) - Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mendesak penyebaran pengamat internasional ke Ukraina dan berusaha "untuk terlibat" dengan Moskow di pembicaraan NATO-Rusia.

"Kami mendesak kedua pihak untuk segera mencari penyelesaian damai melalui dialog, melalui pengiriman pengamat internasional di bawah naungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OSCE," kata satu pernyataan yang dikeluarkan setelah hampir delapan jam pembicaraan di antara 28 duta besar NATO.

NATO mengutuk eskalasi militer Rusia di Krimea dan menyatakan "keprihatinan mengerikan" tentang otorisasi parlemen Rusia untuk mengerahkan pasukan bersenjatanya ke Ukraina.

"Setiap tindakan tersebut akan menjadi "pelanggaran hukum internasional" dan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Dewan NATO-Rusia dan Kemitraan NATO untuk Perdamaian," katanya.

Negara-negara sekutu juga mengatakan Komisi NATO-Ukraina telah bertemu atas permintaan Kiev, dan menambahkan, bahwa "kami berniat untuk terlibat dengan Rusia di Dewan NATO-Rusia."

Diminta untuk menguraikan pendapatnya, Kepala NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan, banyak anggota telah meminta pertemuan dengan Rusia dan bahwa akan ada kesepakatan, tetapi ia tidak memberikan waktu kapan pertemuan itu diadakan.

Pernyataan menyerukan Rusia untuk "menghormati semua komitmen internasional, untuk menarik pasukannya ke pangkalan, dan untuk menahan diri dari setiap gangguan di tempat lain di Ukraina.

"Kami mendesak kedua pihak untuk segera mencari penyelesaian damai melalui dialog, melalui pengiriman pengamat internasional di bawah naungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OSCE ," tambah sekutu.

Mereka juga menyebutkan bahwa "sebuah proses politik inklusif di Ukraina harus berdasarkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, minoritas dan aturan hukum, yang memenuhi aspirasi demokrasi seluruh rakyat Ukraina."   (H-AK/SKD)