Moskow (ANTARA) - Pengadilan Rusia, Kamis, menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun terhadap seorang warga Rusia pakar militer, yang diyakini berkhianat dengan menjual rahasia negara kepada sebuah perusahaan konsultasi Jerman.
Pengadilan di Saint Petersburg menyatakan bahwa pakar tersebut, Vladimir Neyelov, telah mengaku menjual informasi soal bagaimana Dinas Keamanan Federal --badan penerus KGB era Soviet-- melatih serta melatih ulang staf operasionalnya.
Namun, kata pengadilan, Neyelov tidak menganggap data tersebut bersifat rahasia.
Persidangan kasus itu dilangsungkan secara tertutup karena, menurut pengadilan, mengandung aspek-aspek rahasia. Keterangan rinci soal kasus itu belum diumumkan kepada publik.
Pengadilan juga tidak menyebut nama perusahaan Jerman yang dimaksud.
Sebelum ditangkap pada 2018, Neyelov membuat tulisan soal kontraktor militer swasta. Ia juga pernah bekerja untuk dua lembaga kajian, termasuk yang disebut sebagai pusat kajian gambaran strategis, demikian dilaporkan surat kabar Rusia, Kommersant.
Rusia dituduh Amerika Serikat menggunakan kontraktor militer swasta, misalnya di Libya, untuk menutupi peranannya di sana. Moskow mengatakan oknum-oknum Rusia yang menjadi tentara bayaran di sana tidak mewakili kepentingan Rusia sebagai negara.
Sejumlah pakar, ilmuwan dan akademisi Rusia mengalami penangkapan dalam beberapa tahun belakangan ini dan didakwa berkhianat karena diduga menyerahkan rahasia kepada pihak asing.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Pakar Gizi tak sarankan pemudik minum minuman berenergi saat lelah
Senin, 15 April 2024 16:52 Wib
Reza Indragiri ungkap beberapa indikator penyebab kecelakaan KM 58
Kamis, 11 April 2024 10:08 Wib
Pakar: Akses kesehatan bermutu jadi harapan Hari Kesehatan Dunia 2024
Minggu, 7 April 2024 20:25 Wib
Pakar ingatkan tiap warga bisa jadi kades usai DPR setujui RUU Desa
Senin, 1 April 2024 9:04 Wib
Pakar nilai seluruh elite politik harus menerima putusan MK
Kamis, 28 Maret 2024 11:39 Wib
BMKG dorong pakar kebumian kaji potensi gempa bumi di Laut Jawa
Minggu, 24 Maret 2024 9:38 Wib
Konten kampanye politik di medsos perlu diatur UU
Sabtu, 23 Maret 2024 9:52 Wib
Akademisi Untad Tadulako: Pabrik sawit perlu dibangun di Sulteng
Jumat, 22 Maret 2024 20:04 Wib