Realisasi dana COVID-19 Parigi Moutong baru Rp6 miliar

id Dprd, pansus, COVID-19, parigi moutong

Realisasi dana COVID-19 Parigi Moutong  baru Rp6 miliar

Ketua panitia khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo. ANTARA/Moh Ridwan

Parigi (ANTARA) - Realisasi penggunaan dana penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, baru mencapai Rp6,4 miliar dari dana yang direalokasikan sebesar Rp26 miliar.

"Data yang kami terima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, realisasi Rp6,4 miliar lebih itu melekat di lima instansi yang terlibat dalam penanganan COVID-19," kata Ketua Panitia Khusus COVID-19 DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, di Parigi, Selasa.

Dia menjelaskan dana APBD 2020 yang direalokasi khusus penanganan pandemi COVID-19 digunakan untuk sejumlah kegiatan pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana non-alam yang melanda saat ini.

Realisasi dana tersebut berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp4,6 miliar untuk pembayaran gaji tenaga medis yang bertugas di lima pos pemeriksaan dan satu gedung isolasi di kabupaten tersebut.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp71 juta lebih untuk pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang telah rampung pada gedung pendidikan dan pelatihan yang saat ini telah dimanfaatkan sebagai gedung isolasi bagi pasien COVID-19.

"Realisasi dana di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi sekitar Rp360 juta lebih, RSUD Raja Tobolotutu senilai Rp714 juta dan Dinas Sosial senilai Rp639 juta. Ketiga instansi ini belum melaporkan rincian penggunaan dana," ujar Sutoyo yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem.

Dia memaparkan, dari pelaporan penggunaan dana tersebut yang disampaikan BPKAD, pansus COVID-19 akan mempelajari dan menelusuri lebih jauh rincian penggunaan anggaran dengan melibatkan tenaga ahli dalam melakukan perhitungan teknis.

"Pada pertemuan selanjutnya kami akan meminta rincian penggunaan dana COVID-19 terhadap tiga instansi yang belum melaporkan," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah dua kali menyurat resmi meminta rincian pemanfaatan anggaran tersebut ke tim gugus tugas COVID-19 setempat sejak Juni lalu, namun permintaan itu baru di sahuti.

"Pansus sudah bekerja sesuai tupoksi. Kami ingin penggunaan dana ini dilaksanakan secara transparan oleh pihak eksekutif," ucap Sutoyo.

Dari Rp6,4 miliar yang sudah terealisasi, masih ada sekitar Rp19 miliar lebih dana tersebut belum gunakan dan masih tersimpan di kas daerah.