Ribuan pekerja Airbus di Spanyol protes rencana PHK

id phk perusahaan airbus,pemecatan karyawan airbus,pabrik airbus spanyol,airbus

Ribuan pekerja Airbus di Spanyol protes rencana PHK

Dokumen Foto: Logo Airbus ( REUTERS/Regis Duvignau/Dokumen Foto

Kami berunjuk rasa karena perusahaan, yang mengambil keuntungan dari situasi COVID-19 yang sementara ini, ingin menyingkirkan 900 orang pekerja
Getafe (ANTARA) - Ribuan pekerja perusahaan produsen pesawat, Airbus, menggelar  protes di luar pabrik tempat mereka bekerja di Getafe, Spanyol, pada Kamis untuk menentang rencana restrukturisasi yang akan mengakibatkan ratusan pegawai dipecat.

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada penangguhan perjalanan, termasuk dengan penerbangan, sehingga permintaan terhadap pesawat dan sistem yang disediakan Airbus juga merosot.

Perusahaan Airbus, dengan 4% saham dimiliki oleh Pemerintah Spanyol, sebelumnya menyatakan bahwa manajemen akan memutus hubungan kerja 900 karyawan sebagai bagian dari pemotongan 15.000 pekerjanya di seluruh dunia.

"Kami berunjuk rasa karena perusahaan, yang mengambil keuntungan dari situasi COVID-19 yang sementara ini, ingin menyingkirkan 900 orang pekerja," ujar Jose Luis Collado, yang sudah bekerja selama 41 tahun di perusahaan tersebut.

"Ini adalah kondisi yang sementara dan akan berlalu, kami tidak paham mengapa kami hendak dibuang ke jalanan," kata Collado menambahkan.

Dari lokasi pabrik, para pengunjuk rasa berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju Balai Kota Getafe di mana wali kota menyampaikan pidato dukungan kepada mereka.

"Bagi kami, ini adalah perkara mempertahankan hak-hak kami, mempertahankan sektor kedirgantaraan Spanyol. Hal ini harus didukung," kata Lorena Fernandez, pengunjuk rasa lainnya yang sudah 11 tahun bekerja di Airbus.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pemerintah tengah bekerja dengan Airbus untuk mencari jalan mempertahankan pekerjaan pegawai perusahaan itu di Spanyol. Namun, sejauh ini belum ada rencana terperinci yang dikabarkan ke publik.

Sumber: Reuters