Wagub: Realisasi APBD jadi tolak ukur kinerja Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg Palabbi mengemukakan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jadi tolak ukur kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

"Laporan realisasi semester yang telah diserahkan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah, serta menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah selama semsester I 2020," ucap Rusli Palabbi saat menyampaikan sambutan Gubernur Sulteng Longki Djanggola dalam rapat paripurna Rancangan KUA dan PPAS Sulteng 2021 di DPRD Sulteng, Selasa.

Wagub mengatakan Pemprov Sulteng menyadari bahwa hasil yang dicapai dalam enam bulan pertama belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan dengan kondisi bekerja dalam suasana pandemi COVID-19.

Wagub juga menyampaikan pencapaian realisasi pelaksanaan APBD semester satu tahun anggaran 2020 antara lain pendapatan sampai dengan Juni 2020 meliputi realisasi pendapatan Rp1, 594 triliun atau 40,52 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3,934 triliun.

Kemudian belanja sampai dengan Juni 2020 mencapai Rp1,181 triliun atau 27,72 persen dari target Rp4,260 triliun. Dengan rincian realisasi belanja tidak langsung per Juni 2020 terealisir sebesar Rp824 miliar lebih, belanja langsung sampai akhir Juni 2020 terealisir sebesar Rp356 miliar lebih.

Selanjutnya, target penerimaan per Juni 2020 yang berasal dari silpa sebesar Rp32 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah nihil atau 0,00 persen. Silpa sisa lebih pembiayaan anggaran berjalan bulan berkenaan adalah sebesar Rp842 miliar.

Bagi Pemprov Sulteng, kata dia, berdasarkan realisasi tersebut, pada sisi pendapatan maupun pada sisi belanja serta pada sisi pembiayaan daerah maka dapat disimpulkan bahwa prognosis enam bulan pertama dan enam bulan kedua sebelum APBD-perubahan yakni Pendapatan Rp2,340 triliun, belanja Rp3,079 triliun, dan penerimaan pembiayaan mencapai Rp103 miliar, serta pengeluaran pembiayaan nihil.

"Kami menyadari bahwa belum semua harapan masyarakat maupun mitra kerja kami di DPRD mampu diwujudkan, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun hal tersebut lebih ditimbulkan oleh kondisi objektif karena adanya keterbatasan kapasitas keuangan daerah, di satu sisi yang tidak selalu mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus tumbuh,” ujarnya.