Menkominfo sebut hanya tiga persen data center penuhi standar global

id Kominfo

Menkominfo sebut hanya tiga persen data center penuhi standar global

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate memberi pemaparan pada kunjungannya di lokasi pembangunan pusat data nasional di Kecamatan Ranowulu, Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (28/7/2020). Kemeterian Komunikasi dan Informatika berencana membangun pusat data nasional pemerintah yang akan siap digunakan paling lambat tahun 2023. Pusat data nasional tersebut untuk mempermudah interoperabilitas data yang memenuhi standar global dan memanfaatkan sistem komputerisasi awan (cloud computing) untuk mempermudah pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. ANTARA SULUT/Adwit B Pramono. (1)

Manado (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan saat ini data center di Indonesia yang memenuhi standar global hanya tiga persen.

"Indonesia memiliki data center cukup banyak, lebih dari 2.700 data center. Kebanyakan tidak memenuhi standar global, hanya tiga persen yang memenuhi," sebut Menkominfo saat mengunjungi lokasi yang disiapkan untuk pembangunan "Pusat Data Nasional" di Bitung, Sulut, Senin.

Sebagian terbesar, lanjut dia, belum menggunakan 'Cloud Computing' (masih gunakan TIK Ethernet).

"Hal ini berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulit mengambil keputusan berbasis satu data nasional," ujarnya.

Menteri mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan pusat data nasional terkait implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan Indonesia harus miliki satu data nasional untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik," katanya.

Menteri mencontohkan terkait penanganan pandemi COVID-19.

Menurut dia, pemerintah pusat secara serius dan sunguh-sungguh mengalokasikan dana penanggulangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan dampaknya melalui program perlindungan sosial.

"Kita membaca di media bagaimana sulitnya mengimplementasikan perlindungan sosial dari tidak tersedianya satu data, kebijakan yang diambil sulit dilaksanakan karena ternyata sasarannya tidak seperti disampaikan," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, Indonesia harus membangun pusat data nasional yang hasilnya adalah satu data nasional.
 
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar