"Untuk percepat realisasi atau serapan anggaran tahun 2019 di tahun 2020 ini, maka perlu memotong alur birokrasi yang berkaitan dengan keuangan," kata Ibrahim di Palu, Rabu, menanggapi realisasi APBD Sulteng semester I/2020.
Dia mengatakan salah satu yang memperlambat realisasi anggaran belanja karena panjangnya alur birokrasi keuangan sehingga proses pencairan anggaran sebaliknya dimudahkan, namun tetap bersandar pada ketentuan perundangan.
Selain itu, kata dia, organisasi perangkat daerah, juga harus cepat melaksanakan kegiatan dan memasukkan laporan bukti kegiatan, agar anggaran yang sudah dialokasikan bagi tiap-tiap OPD dapat dilaksanakan sesuai waktunya.
"Jangan lambat lagi," katanya.
Menurutnya, masalah kesehatan dan pendidikan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah di Sulteng dengan memberikan anggaran maksimal, termasuk permudah anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
"Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarananya, serta program peningkatan mutu dan kualitasnya, ini harus dipercepat," ujarnya.
Selanjutnya terkait percepatan pemulihan daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 serta daerah/wilayah-wilayah yang terdampak bencana banjir bandang pascagempa.
"APBD yang ada harus menyahuti hal-hal itu, mengenai kebutuhan hidup masyarakat berupa jadup, jaring pengaman sosial, sembako, pemenuhan air bersih, dan tempat tinggal warga," sebutnya.
Infrastruktur yang rusak karena gempa 28 September 2018 dan banjir bandang yang belakangan melanda sejumlah daerah harus segera dibenahi dalam rangka percepatan realisasi APBD tahun berjalan.
Sementara itu Wakil Gubernur Sulteng Rusli Palabbi mengemukakan realisasi APBD menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah.
Dia mengatakan Pemprov Sulteng menyadari bahwa hasil yang dicapai dalam enam bulan pertama, belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
Hal itu kata dia, disebabkan kondisi bekerja dalam suasana dan mekanisme kerja yang berbeda dari sebelumnya, karena penyesuaian menghadapi pandemi COVID-19.
Wagub mengatakan keadaan pencapaian realisasi pelaksanaan APBD semester I/2020 antara lain pendapatan sampai dengan bulan Juni tahun 2020 meliputi realisasi pendapatan dicapai sebesar Rp1,594 triliun atau 40,52 persen dari target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp3,934 triliun.
Kemudian, belanja sampai dengan Juni 2020 mencapai Rp1,181 triliun atau 27,72 persen dari target belanja sebesar Rp4,260 triliun.
Adapun rincian belanja yakni realisasi belanja tidak langsung per Juni 2020 terealisir baru sebesar Rp824 miliar, belanja langsung sampai akhir Juni 2020 terealisir sebesar Rp356 miliar.
Selanjutnya, target penerimaan per Juni 2020 yang berasal dari Silpa sebesar Rp32 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah nihil atau 0,00 persen.
Silpa sisa lebih pembiayaan anggaran berjalan bulan berkenaan adalah sebesar Rp842 miliar.
