Palu (ANTARA) - DPP Partai NasDem memerintahkan seluruh anggota fraksinya di DPRD se-Indonesia untuk memperjuangkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan daya beli masyarakat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.
"Hal-hal yang berbasis kerakyatan, ini yang harus diperjuangkan dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021," kata Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali pada rapat kerja wilayah Partai NasDem se-Sulteng, di Palu, Jumat.
Dia menegaskan anggota Fraksi NasDem di semua daerah di Indonesia termasuk di Sulteng, harus memperjuangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk kebutuhan peningkatan daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Bukan memperjuangkan pembangunan infrastruktur, perkantoran dan belanja sarana lainnya, yang tidak berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu sebagai langkah mencegah terjadinya krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19, serta untuk menguatkan masyarakat dari sisi daya beli yang berdampak pada perbaikan ekonomi.
"Satu-satunya cara yang harus kita lakukan untuk menjaga ekonomi agar tidak runtuh yaitu membangun daya beli masyarakat dengan memperjuangkan APBD untuk peningkatan daya beli masyarakat," tegas Ahmad Ali.
Olehnya, kata dia, seluruh anggota Fraksi NasDem di semua DPRD se-Indonesia untuk fokus dalam pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, sebagai bentuk komitmen memperjuangkan hak-hak rakyat.
"Saya minta tidak ada anggota DPRD dari NasDem yang tinggalkan tempa saat pembahasan KUA dan PPAS," kata dia.
Ia menerangkan, pembahasan KUA dan PPAS merupakan pembahasan yang sangat penting, sebab dari situlah APBD disusun atau ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah.
Kebijakan anggaran dalam batang tubuh APBD, kata dia, tersinkronisasi dari KUA dan PPAS. Sebab kesepakatan anggaran yang telah tersusun dalam KUA PPAS menjadi rukun untuk penyusunan rancangan APBD, APBD dan APBD perubahan.
Dirinya meminta selama pembahasan anggaran anggota Fraksi NasDem tidak boleh meninggalkan pembahasan tersebut.
"Jika pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan Fraksi NasDem tidak diakomodir dalam pembahasan dan penyusunan KUA-PPAS, maka anggota Fraksi NasDem boleh keluar ruangan sebagai bentuk penolakan terhadap KUA-PPAS yang tidak berbasis kerakyatan," katanya
DPP NasDem perintahkan seluruh anggota fraksinya perjuangkan anggaran ekonomi kerakyatan
Waki Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menyampaikan arahan dan sambutan dalam rapat kerja wilayah Partai NasDem se-Sulteng, di Palu, Jumat. (ANTARA/Muhammad Hajiji)
Satu-satunya cara yang harus kita lakukan untuk menjaga ekonomi agar tidak runtuh yaitu membangun daya beli masyarakat dengan memperjuangkan APBD untuk peningkatan daya beli masyarakat
