"Pemerintah Provinsi Sulteng sangat serius terkait upaya pencegahan dan penanganan konflik dan tentu juga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi," ungkap Longki Djanggola, di Palu Senin, dalam rapat koordinasi dan silaturahim BNPT dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sulawesi Tengah.
Khusus upaya penanganan masalah radikal di Kabupaten Poso, kata Djanggola, tidak hanya pemerintah daerah di Sulteng yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI dan Polri.
Tetapi yang lebih penting, lanjut gubernur, ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Gubernur menyatakan bahwa selama ini stigma negatif yang mengatakan bahwa Provinsi Sulteng terutama Kabupaten Poso merupakan daerah rawan konflik, sangat merugikan masyarakat dan dapat mempengaruhi pembangunan di daerah ini.
"Oleh karena itu keterlibatan semua unsur terkait termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, jajaran pemerintah kabupaten dan kota serta semua pihak termasuk BNPT sangat dibutuhkan," ujar Djanggola.
Pada rapat koordinasi dan silaturahim BNPT dan Forkompimda Sulteng, Gubernur berharap melalui rapat tersebut dapat membangun koordinasi semua pihak dan bekerja sama, utamanya terkait dengan pencegahan konflik dan penanganan konflik, serta penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di wilayah Sulteng.
"Dengan adanya pertemuan ini kita dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam setiap langkah untuk melakukan penanganan konflik terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Sulteng," kata Longki Djanggola.
Gubernur mengatakan semua pihak tidak menginginkan penanganan konflik dan penanggulangan teroris dilakukan secara serampangan, yang terlepas dari unsur-unsur yang menyalahi aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, yang dapat menciderai hati masyarakat.
"Oleh karena itu saya berharap agar setiap permasalahan yang berpeluang menciptakan kerawanan di daerah, khususnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana teroris benar-benar dilakukan secara bermartabat dan mengedepankan supremasi hukum." ungkap dia.
"Dan tidak kalah pentingnya adalah semua pihak agar berpartisipasi aktif untuk melakukan pencegahan sebagai upaya deteksi dini penanganan terorisme," ujarnya.
"Jika hal itu benar-benar dilaksanakan dan terkoordinasi dengan baik, Insya Allah konflik sosial dan gangguan terorisme akan menjauh dan besar kemungkinan tidak akan terjadi di Sulawesi Tengah," ujar Djanggola.
