Realisasi anggaran Kementerian BUMN per 25 Agustus sebesar Rp101,7 miliar

id KBUMN,Anggaran,Erick Thohir

Realisasi anggaran Kementerian BUMN per 25 Agustus sebesar Rp101,7 miliar

Tangkapan layar Menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (27/8/2020). ANTARA/Prisca Triferna.

Tapi kami ada keyakinan realisasi anggaran 2020 tidak jauh dari tahun kemarin 97,2 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian BUMN per 25 Agustus 2020 sebesar Rp101,7 miliar atau 38,18 persen dari alokasi yang sebesar Rp266,3 miliar.

"Tapi kami ada keyakinan realisasi anggaran 2020 tidak jauh dari tahun kemarin 97,2 persen," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan terdapat outstanding kontrak yang bisa dilakukan dimuka yang dapat menambah realisasi anggaran 31,33 persen.

"Tapi tentu kami dari Kementerian BUMN ingin memastikan daripada kontrak bisa berjalan baik sehingga kalau itu menjadi suatu target yang harus dipercepat maka penyerapan kita bisa naik 69,51 persen," katanya.

Ia menambahkan realisasi anggaran juga masih akan terserap sebesar 30,49 persen lagi, seperti operasional unit kerja, pengembangan pegawai, belanja modal, dan peningkatan sarana dan prasarana kantor.

Dengan demikian, Erick meyakini realisasi anggaran 2020 tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97,2 persen atau Rp202,5 miliar.

"Jadi kalau ini kumulatif 38,18 persen ditambah 31,33 persen ditambah 30,49 persen kurang lebih tetap di angka 97 persen," paparnya.

Pada 2019, Erick menyampaikan realisasi belanja Kementerian BUMN sebesar Rp202,5 miliar atau terserap 97,2 persen dari DIPA Kementerian BUMN sebesar Rp208,27 miliar.

Adapun posisi aset kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp863,6 miliar yang telah mencatat nilai revaluasi tanah dan bangunan.

"Selama 13 tahun berturut-turut dari 2007 hingga 2019 lapkeu Kementerian BUMN mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.