Legislator Sulteng minta KUA-PPAS diarahkan bangun ekonomi rakyat di masa pandemi

id Fraksi Nasdem,NasDem,Dprd Sulteng,KUA-PPAS Sulteng,Apbd 2021,Hasan patongai

Legislator Sulteng minta KUA-PPAS diarahkan bangun ekonomi rakyat di masa pandemi

Anggota DPRD Sulteng, Hasan Patongai (ANTARA/HO-Mohammad Hamdin)

Idealnya, tidak bisa lagi KUA-PPAS saat ini dirancang dan dibahas seperti pada masa-masa sebelumnya
Palu (ANTARA) - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulawesi Tengah, Hasan Patongai mengatakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran (KUA-PPAS) harus berbasis pemenuhan ekonomi kerakyatan untuk mempertahakan daya beli warga di masa pandemi COVID-19.

"Idealnya, tidak bisa lagi KUA-PPAS saat ini dirancang dan dibahas seperti pada masa-masa sebelumnya," kata Hasan di Palu, Selasa, menanggapi rencana pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasan menegaskan KUA-PPAS 2021 sudah harus fokus pada penyelesaian masalah di era normal baru pandemi COVID-19.

"Sebab, kita tahu dampak akibat pandemi COVID-19 ini membuat seluruh sektor terguncang utamanya sektor kesehatan dan ekonomi. Termasuk peran swasta yang selama ini menggerakkan ekonomi juga terpukul," kata dia.

Dia mengatakan saat ini masyarakat sedang mengalami situasi yang butuh kepastian kebijakan dan tindakan serius. 

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif atas dampak pandemi COVI-19. 

Menurut dia, kondisi itu tidak bisa dianggap baik-baik saja sehingga peran Pemprov Sulteng sangat menentukan dalam mengurai masalah tersebut salah satunya melalui kebijakan anggaran.  

Pemprov Sulteng kata dia, harus mengambil peran dan tanggungjawab dalam penyesuaian kebijakan membentengi daerah dari potensi dampak krisis.

Bagi Hasan Patongai terdapat dua hal pokok yang mesti dititikfokuskan, reorientasi dan redesain arah dan alokasi anggaran pembangunan.

Pertama, anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak sudah harus dipending, seperti pembangunan kantor dan bangunan fisik lainnya.

Sebaliknya, infrastuktur urgen seperti irigasi, air bersih, jalan kantong produksi, dijadikan prioritas utama dan disegerakan untuk dibangun.

Kedua, membangkitkan tumbuhkembangnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kebijakan ini sebagai perwujudan dari pengembangan ekonomi kerakyatan. Unit-unit usaha ekonomi rakyat yang tumbuh mesti dikuatkan, disupport dan disuntik penguatan modal usahanya, beserta pembukaan akses dan jaringan pasar tentunya. Di sinilah kehadiran dan peran Pemprov dinantikan," kata Hasan.